narasinegeri – Sorotan DPRD Kota Balikpapan atas tata kelola keuangan daerah semakin kompleks. Belum usai persoalan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025, minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut mengemuka.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, turut menanggapi kedua isu krusial yang juga menjadi catatan oleh sejumlah fraksi di lembaganya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, rendahnya serapan anggaran sebagai inti masalah SiLPA yang hampir menembus angka setengah triliun rupiah. Lambatnya pelaksanaan kegiatan atau program oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu faktor pemicu persoalan.
“Kami melihat ada beberapa kegiatan yang baru berjalan saat pertengahan bahkan akhir tahun. Mestinya, sejak awal tahun anggaran semua program mulai berjalan, supaya persentase serapan anggaran itu kelihatan progresnya,” ungkap Alwi, Selasa (21/7/2026).
Ia memastikan, kondisi tersebut menjadi catatan penting dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan kedepan. “Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki pola kerja OPD. Agar kegiatan-kegiatan tahun ini bisa terlaksana lebih cepat, sehingga serapan anggaran maksimal,” jelasnya.
Pemerintah Kota dituntut serius menekan kebocoran penerimaan daerah
Terlepas dari hal tersebut, Alwi memaklumi munculnya sorotan terhadap capaian PAD yang masih jauh di bawah target. Di tengah kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, pemerintah kota mesti lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
“Capaian PAD ini juga menjadi catatan beberapa fraksi saat paripurna kemarin. Maka dari itu, pemerintah kota harus lebih kreatif menggali potensi PAD, mengingat realisasi tahun lalu juga tidak tercapai,” ujarnya.
Namun tantangan kini semakin berat, sebab realisasi pendapatan memasuki pertengahan tahun ini masih jauh dari target. “Sampai bulan ketujuh ini capaian PAD kita baru di bawah Rp500 miliar dari target sekitar Rp1,58 triliun. Sedangkan target tahun depan kemungkinan akan naik lagi,” sambung Alwi.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah kota perlu lebih efektif menekan kebocoran penerimaan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi sistem pengelolaan pajak daerah agar lebih akuntabel dan transparan.
“Teman-teman fraksi menekankan kepada pemerintah kota untuk serius menekan kebocoran PAD. Sistem penerimaan daerah harusnya beralih ke digital,” pesannya.
