Balikpapan

Kawasan Balikpapan Permai (BP) yang legendaris di era 1990-an kini tengah bersiap menyambut babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas perekonomian dan destinasi hiburan ikonik di Kota Minyak

Upaya pengamanan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih terkendala keterbatasan anggaran. Sampai kini, terdapat empat ratusan bidang lahan Pemkot yang belum tersertifikasi

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih realistis menghadapi potensi pemangkasan alokasi dana aspirasi di sisa tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Riyan Indra Saputra, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan akhir-akhir ini. Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari itu, menurutnya, sudah mengganggu aktivitas masyarakat

DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Balikpapan pada Senin (14/9/2026). Kedua Raperda tersebut mencakup perubahan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Tibum-Tranmas)

Proyek optimalisasi sumur-sumur eksis, terlebih yang sudah berusia oleh PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) membuahkan hasil. Salah satunya, Sumur Sepinggan V-7 yang kini mampu memproduksi minyak bumi dua kali lipat dari target, meski kondisinya telah berumur puluhan tahun

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyatakan terbuka bagi fraksi lain untuk menjalin komunikasi terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pertengahan periode. Sebagai salah satu peraih kursi terbanyak di legislatif, Fraks PDIP bersikap fleksibel dalam mencermati potensi perubahan komposisi AKD.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat. Pemkot menyadari sampai kini jatah kuota dari pusat maupun skema penyaluran kepada warga Kota Beriman belum ideal

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, menanggapi serius rendahnya realisasi usulan penambahan kuota Pertalite dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)

Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan mulai memetakan arah strategi politik untuk menangkap peluang rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada paruh masa jabatan

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mendorong pengembangan rute layanan Balikpapan City Trans (BCT). Meski demikian, ia menekankan agar tahap awal perluasan trayek transportasi masal perlu menyesuaikan pesatnya perkembangan fasilitas publik di Kota Beriman