narasinegeri – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih realistis menghadapi potensi pemangkasan alokasi dana aspirasi di sisa tahun anggaran berjalan.
Kebijakan efisiensi anggaran secara nasional belakangan berimplikasi terhadap kapasitas keuangan daerah. Pemerintah daerah, termasuk kota Balikpapan terpaksa harus menyusun postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) berdasarkan skala prioritas.
Menjelang periode perubahan APBD 2026, kondisi fiskal daerah tak kunjung menunjukan titik cerah. Sehingga, dana aspirasi dewan pada periode tersebut terancam tidak masuk dalam proyeksi penganggaran.
Sebagai dampak, aspirasi masyarakat yang telah terhimpun oleh masing-masing anggota dewan pada periode sebelumnya, tidak bisa segera terealisasi.
Wahyullah mengakui, kekuatan fiskal daerah menjadi faktor utama yang menentukan apakah aspirasi masyarakat hasil reses dapat terealisasi. Sayangnya, situasi terkini belum dapat menawarkan secercah harapan kepada masyarakat.
“Realisasinya kita tunda, bukan tidak dilaksanakan,” kata Wahyullah, Senin (14/9/2026).
Bagi Wahyullah, reses mendatang tetap menjadi agenda wajib dewan untuk bertemu dan menyerap langsung aspirasi warga. Namun, bicara soal realisasi, memang seharusnya perlu meninjau lagi kemampuan keuangan daerah.
“Reses itu kan sebenarnya kewajiban kita untuk menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi, apakah kemudian itu bisa langsung terwujud, ya tergantung kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Penguatan pelibatan warga dalam program prioritas pemerintah kota
Di tengah kondisi ini, Wahyullah mendorong penguatan pelibatan warga dalam program prioritas pemerintah kota. Salah satu yang menjadi peluang adalah Program Kelurahan Madani.
Program ini berfokus pada kegiatan penanganan stunting, pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengelolaan sampah produktif. Wahyullah menilai, program tersebut bisa menjadi solusi ketika sebagian aspirasi belum bisa terealisasi.
Program pemerintah kota yang hampir pasti mendapat dukungan anggaran seperti ini, relatif bisa mengakomodasi masyarakat. Ketimbang memaksakan usulan-usulan reses di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
“Kalau saya lebih kepada program prioritas pemerintah itu yang kita perkuat,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu juga berharap program seperti ini lebih mengutamakan keterlibatan warga-warga yang telah menyampaikan usulan pada saat reses dewan.
Nantinya, perangkat daerah yang menjadi leading sector program-program prioritas dapat berperan mengoordinasikan sekaligus mengawasi keterlibatan masyarakat saat pelaksanaan.
Lebih lanjut, Wahyullah menyatakan optimis apabila kondisi fiskal daerah pada tahun mendatang semakin membaik. Sehingga, program dari usulan-usulan reses dapat segera terakomodir dan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita harus optimis tahun 2027 anggaran sudah tidak seperti hari ini. Kalau sekarang, saya kira masih ada celah fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk mengakomodasi usulan masyarakat,” tuturnya.
