Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap meningkatkan peran aktif dalam meningkatkan sektor usaha migas. Utamanya dengan mendorong keterlibatan perusahaan daerah (Perusda) dalam pengelolaan blok minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kukar
Berita Terbaru
Disdikbud Kukar Tingkatkan Koordinasi Demi Mendukung Peringatan Hari Kesaktian Serentak di Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan penguatan koordinasi ke seluruh satuan pendidikan. Langkah ini untuk mendukung rencana peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara serentak di seluruh lingkungan jenjang pendidikan dasar pada tahun mendatang
Pemkab Kukar Tekankan Pentingnya Penguatan Pemahaman Pancasila Bagi Generasi Muda
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pemerintah ingin para generasi muda tidak memaknai Hari Kesaktian Pancasila sekadar sebagai agenda seremonial rutin tahunan
narasinegeri
Budiono Ungkap Peluang Perumda Kelola BCT Pasca Peralihan dari Kemenhub ke Pemerintah Kota Balikpapan
Peralihan pengelolaan operasional Balikpapan City Trans (BCT) kepada Pemerintah Kota pada 2027 mendatang bakal membuka babak baru tata kelola transportasi publik di Kota Beriman. Momentum ini sekaligus jadi peluang bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengelola transportasi massal tersebut secara mandiri dan profesional
Kejar Target PAD dan Serapan Anggaran, Fraksi PKS-PPP Desak Pemerintah Kota Balikpapan Kerja Ekstra
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan memasuki akhir kuartal ketiga tahun anggaran 2026 masih terseok-seok. Hingga September 2026, capaian PAD Kota Minyak tercatat baru menyentuh angka 49,53 persen dari target yang ditetapkan
Fraksi PKB DPRD Balikpapan Tegaskan Komitmen Kawal Realisasi Anggaran di Sisa Tahun Berjalan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 berjalan transparan, efisien, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan Ingatkan Agar Efisiensi Pembiayaan Mengikuti Potensi Penerimaan Daerah
Penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2026. Mencermati kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mengingatkan Pemerintah Kota untuk realistis dan tidak memaksakan pos belanja di luar kemampuan penerimaan daerah
Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan Tekankan Kebijakan Efisiensi Harus Memberi Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam rancangan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama legislatif
Catatan Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan untuk Pelaksanaan Perubahan APBD 2026
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Fraksi NasDem menyelipkan sejumlah catatan penting sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran
Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Tegaskan Penetapan Perubahan APBD 2026 Bentuk Tanggungjawab kepada Masyarakat
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini terungkap dalam pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Baliklpaan yang berlangsung pada Senin (28/9/2026)
DPRD Sahkan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Beberkan Kendala Utama Realisasi Pembangunan Pasar Induk Graha Indah
Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghadirkan Pasar Induk di wilayah Graha Indah, Balikpapan Utara, masih harus menempuh jalan berliku. Lambannya proses sertifikasi aset lahan hingga efisiensi anggaran menjadi kendala utama yang mengganjal terealisasinya proyek strategis tersebut