Peralihan pengelolaan operasional Balikpapan City Trans (BCT) kepada Pemerintah Kota pada 2027 mendatang bakal membuka babak baru tata kelola transportasi publik di Kota Beriman. Momentum ini sekaligus jadi peluang bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengelola transportasi massal tersebut secara mandiri dan profesional
Berita Terbaru
Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan Tekankan Kebijakan Efisiensi Harus Memberi Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam rancangan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama legislatif
Catatan Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan untuk Pelaksanaan Perubahan APBD 2026
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Fraksi NasDem menyelipkan sejumlah catatan penting sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran
narasinegeri
Fraksi Golkar DPRD Balikpapan Tegaskan Penetapan Perubahan APBD 2026 Bentuk Tanggungjawab kepada Masyarakat
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini terungkap dalam pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Baliklpaan yang berlangsung pada Senin (28/9/2026)
DPRD Sahkan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Beberkan Kendala Utama Realisasi Pembangunan Pasar Induk Graha Indah
Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghadirkan Pasar Induk di wilayah Graha Indah, Balikpapan Utara, masih harus menempuh jalan berliku. Lambannya proses sertifikasi aset lahan hingga efisiensi anggaran menjadi kendala utama yang mengganjal terealisasinya proyek strategis tersebut
Kawal Perubahan APBD 2026, DPRD Balikpapan Ingatkan Pentingnya Mencegah Kebocoran Penerimaan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tancap gas menuntaskan dua agenda pada Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (25/6/2026)
Kukar Berprestasi Kendalikan Inflasi, Aulia–Rendi Raih TPID Award 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas kinerja Pemkab Kukar dalam pengendalian inflasi daerah
Tahura Bukit Soeharto Semakin Tertekan, Pendudukan Ilegal Masih Marak
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama TNI, Polri, dan aparatur pemerintah terkait menertibkan sejumlah bangunan liar di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kamis (24/9/2026)
Kejaksaan Agung Kawal Proyek Infrastruktur Jalan Bernilai Rp3,9 triliun di IKN
Tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan bernilai sekitar Rp3,986 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera bergulir. Proyek tersebut mencakup pengerjaan jalan kompleks yudikatif, kompleks legislatif, dan jalan kawasan pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A
Langkah Strategis XCMG Bangun Ekosistem Alat Berat Terpadu di Indonesia
Produsen alat berat global asal Tiongkok, XCMG, resmi memulai pembangunan fasilitas pusat perbaikan (overhaul) dan remanufaktur komponen peralatan pertambangan pertamanya di luar negeri. Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengawali proyek besar PT XCMG Indonesia Remanufacturing Center itu
Raperda P4GN Balikpapan Turut Mengatur Prosedur Pengawasan Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pengawasan lembaga maupun institusi swasta pelaksana rehabilitasi medis maupun sosial bagi para penyalahguna menjadi salah satu muatan penting dalam regulasi ini