Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Balikpapan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini dirangkai dengan pemberian santunan dan bantuan kepada masyarakat tidak mampu
Berita Terbaru
Paham Kegelisihan Publik, Hasanuddin Mas’ud Pastikan Mobil Dinas Bukan Untuk Pribadi
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memahami kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat terhadap rencana pengadaan mobil dinas di lingkungan lembaga legislatif. Meski demikian, ia memastikan kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan kinerja dan melalui prosedur yang belaku
PLN UIP KLT Konsisten Perkuat Sinergi Pembangunan dan Tanggung jawab Sosial di tengah Momen Ramadan
Insan PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menjadikan Ramadan sebagai momentum spiritual sekaligus ruang meningkatkan kepedulian sosial
narasinegeri
Silaturahmi dan Buka Bersama di Tanah Kelahiran, Gubernur Kaltim Bangun Optimisme Generasi Kampung Baru
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa generasi muda Kampung Baru memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan. Pesan itu ia sampaikan saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama keluarga besar Mas’ud dengan warga Gang Batu Arang, Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kamis (26/2/2026)
Terpilih Lagi, Rahmad Mas’ud Siap Bawa Golkar Dominasi Jumlah Kursi DPRD Balikpapan
Rahmad Mas’ud kembali mengampu posisi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Balikpapan hingga 2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang berlangsung di Royal Mahligai, kawasan Grand City, Balikpapan Utara pada Kamis (26/2/2026)
Pembangunan Perumahan Harus Penuhi Perizinan, Komisi III DPRD Balikpapan Ingatkan Pengembang
DPRD Kota Balikpapan menegaskan perizinan lengkap menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pengembangan kawasan permukiman. Komisi III mengingatkan para pengembang agar memenuhi seluruh perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan perumahan
Komisi III Beberkan Kendala Proses Penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Balikpapan
Komisi III DPRD Balikpapan membeber hambatan utama yang memicu lambannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah kota. Dewan mengamati belum adanya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses verifikasi kelayakan penyerahan PSU
Komisi III DPRD Balikpapan Dorong Percepatan Peralihan PSU Secara Penuh
Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota. Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir
Mediasi Polemik Dampak Pembukaan Lahan Perumahan, Komisi III DPRD Balikpapan Sorot Izin Pengembang
Polemik antara pengembang perumahan dengan warga di Kawasan Jalan PJHI, Balikpapan Timur yang dimediasi Komisi III DPRD Balikpapan mencapai kesepakatan. Perusahaan pengembang, PT Borneo Sejahtera, akhirnya sepakat mengganti rugi kerusakan dua rumah warga Perum CGS yang terdampak aktivitas pengupasan lahan
Respons Keluhan Masyarakat, Komisi III Temukan Layanan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Bermasalah
Komisi III DPRD Kota Balikpapan merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengungkap sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan parkir, terminal kedatangan, dan terminal keberangkatan
Dukungan Menguat Jelang Musda, Rahmad Mas’ud Berpotensi Pimpin Kembali Golkar Balikpapan
Rahmad Mas’ud menjadi figur terkuat untuk kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI. Agenda konsolidasi besar kader partai berlogo beringin itu rencananya berlangsung hari Kamis, 26 Februari 2026 mendatang
Komisi I Ingin Pelayanan Publik Selama Ramadan Tetap Optimal Meski Jam Kerja Aparatur Berkurang
Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan