BeritaKesehatanParlementaria

Optimalkan Realisasi Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Yono Dorong Validasi Data Peserta Secara Berkala

×

Optimalkan Realisasi Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Yono Dorong Validasi Data Peserta Secara Berkala

Sebarkan artikel ini

Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menekankan pentingnya validasi secara berkala terhadap data kepesertaan BPJS Kesehatan. Khususnya, warga yang tercatat sebagai peserta program bantuan iuran BPJS Kesehatan Kelas III dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

“Evaluasi data itu penting, supaya pertanggungjawaban dan pemanfaatannya lebih akuntabel. Kuncinya harus ada pembaruan data,” tegas Yono, Senin (8/6/2026).

Persoalan acap muncul akibat data kepesertaan yang belum valid. Yono menyebut, masih ada warga yang tergolong mampu secara ekonomi, tapi tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) Kelas III. Masalah kemudian terjadi ketika peserta justru tidak memanfaatkan fasilitas hanya karena enggan menerima pelayanan atau obat generik.

Di sisi lain, Yono turut menyorot problem administratif. Tak jarang penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, justru masih tercatat sebagai peserta aktif.

“Nah, ini kan sebenarnya bisa dialihkan ke orang lain yang membutuhkan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Yono menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan membiayai program PBI secara flat. Artinya, pengalokasian berdasar data jumlah peserta.

Menurut mekanisme, penganggaran program pemerintah daerah per tahunnya terbagi menjadi dua tahap. APBD murni untuk semester awal tahun dan satu lagi, APBD perubahan jelang tutup tahun.

Maka itulah, akurasi data di awal perencanaan program sangat krusial. Dalam hal ini, DPRD mengkhawatirkan jika jumlah anggaran yang teralokasi tidak termanfaatkan secara optimal.

“Kita mengalokasikan anggaran itu berdasarkan data, menyesuakan program Wali Kota. Penganggaran cuma ada dua, yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan. Kita tidak mungkin mengubah alokasi secara mendadak di tahun anggaran berjalan,” urainya.

Terkait dengan verifikasi data di lapangan, Politisi Partai NasDem itu kembali menegaskan pentingnya peran pengurus Rukun Tetangga (RT). Ketua RT merupakan pihak yang paling memahami situasi dan kondisi warga di lingkungannya.

“Pemutakhiran data ini bertujuan mengetahui informasi yang rill di masyarakat. Makanya, peran Ketua RT dalam proses ini menjadi penting, karena dia yang paling paham kondisi di lingkungannya,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan