narasinegeri – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mulai menjajaki peluang pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Khususnya, dalam bidang pembiayaan dan pendampingan usaha mikro dan ultra mikro.
Menurut catatan Otorita IKN, sampai saat ini terdapat 4.767 usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) di wilayah delineasi Nusantara. Ribuan UMKM ini tersebar di tujuh kecamatan, mulai dari Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, hingga Sangasanga.
Mencermati kondisi tersebut, Komisaris Utama PT PNM, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan pentingnya akses permodalan dalam memperkuat kapasitas usaha warga setempat. Melalui perannya, PNM melihat IKN sebagai salah satu peluang besar untuk mendukung target pengurangan kemiskinan.
Dengan langkah-langkah kolaboratif pula, PNM ingin warga setempat ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi kawasan.
“Luar biasa yang kita lihat dari pembangunan IKN ini. Satu hal yang menarik, ada target untuk bebas kemiskinan 2035. Tentu ada banyak yang bisa PNM lakukan, termasuk melalui kerja sama, misalnya melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ujar Dradjad di sela kunjungan kerja di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (3/8/2026).
Lebih lanjut, Dradjad memaparkan sejumlah program pembiayaan usaha mikro. Termasuk program yang berfokus pada pembinaan ekonomi keluarga sejahtera.
Beberapa di antara program tersebut, sejak 2015 lalu telah menjangkau sekitar 23 juta nasabah melalui model pembiayaan berbasis kelompok tanpa agunan.
“PNM memiliki ULaMM dan Mekaar khusus ibu-ibu yang berwirausaha mikro. Yang membedakan PNM dengan perbankan adalah pendekatan pendampingannya, perolehan pendanaannya. Meski dari perbankan, akan disalurkan kepada pelaku usaha,” jelasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, berharap penjajakan ini menjadi momentum untuk meningkatkan ekosistem pemberdayaan masyarakat Nusantara. Kolaborasi PNM akan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk masuk dalam rantai pasok dan aktivitas ekonomi ibu kota.
“Kami menyampaikan terkait upaya pemberdayaan UMKM di IKN. Maka dari itu, kami juga membutuhkan intervensi PNM dalam upaya tersebut,” singkat Basuki.
