narasinegeri – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, menanggapi serius rendahnya realisasi usulan penambahan kuota Pertalite dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, awal pekan kemarin, terungkap realisasi kuota Pertalite hanya mencapai 29,3 persen dari jumlah usulan.
Menurut data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Setdakot), tahun ini pemerintah kota mengajukan kuota 177.039 Kiloliter (KL). Namun, pemerintah pusat melalui BPH Migas, hanya menyetujui sebesar 51.868 (KL).
“Kalau melihat selisihnya cukup besar. Tentu ini perlu menjadi perhatian bersama,” ucap Sufyan, Selasa (1/9/2026).
Namun, persoalan pokoknya bukan mengenai seberapa besar kuota yang BPH Migas setujui. Sorotan Sufyan justru tertuju pada upaya Pemkot dalam memenuhi kebutuhan warganya.
“Terpenting bagi kami di DPRD adalah bagaimana kebutuhan masyarakat Balikpapan bisa terpenuhi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite,” lugasnya.
Tren usulan dan realisasi kuota pertalite Balikpapan selalu menurun
Bagian Perekonomian Setdakot juga menunjukan bahwa tren usulan dan realisasi kuota Pertalite untuk Kota Balikpapan selalu menurun dalam tiga tahun terakhir.
Tahun 2024, Pemkot mengusulkan 153.821 KL dan hanya terealisasi 136.815 KL. Tahun berikutnya, usulan meningkat menjadi 160.945 KL, tapi kuota yang terealisasi malah turun menjadi 68.796 KL.
Pada tahun ini, Pemkot kembali menaikan jumlah usulan menjadi 177.039 KL. Hingga akhirnya kuota yang terealisasi hanya 51.868 KL.
Idealnya, menurut Sufyan, kuota usulan dan realisasi kuota dari pusat berdasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Terlebih, kondisi aktivitas masyarakat dan posisi strategis kota Balikpapan sebagai daerah pengolah minyak.
“Jadi, penentuan kuota mestinya benar-benar melihat kondisi dan kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, penetapan usulan kuota Pertalite untuk Balikpapan mestinya juga jelas. Pemerintah daerah tentu memiliki dasar ketika mengusulkan kuota. “Begitu juga dengan jumlah kuota yang disetujui, masyarakat juga perlu tahu dasar penetapannya,” tegas Politisi PKB itu.
Hindari perdebatan angka, legislator timur kedepankan kepentingan masyarakat
Jika kemudian kuota yang terealisasi tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, maka Sufyan mendesak adanya evaluasi. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kalau memang kuota tidak cukup, harus dievaluasi. Jangan baru sibuk setelah masyarakat mengantre panjang atau kesulitan mendapatkan BBM (bahan bakar minyak),” kritik legislator Balikpapan Timur itu.
Selaku bagian dari legislatif, Sufyan ingin upaya mencari solusi tidak berkutat pada perdebatan angka. Namun, berujung pada kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat.
“Kami di DPRD tentu melihat persoalan dari sisi kepentingan masyarakat,” lugasnya.
