anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tancap gas menuntaskan dua agenda pada Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (25/6/2026)

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih realistis menghadapi potensi pemangkasan alokasi dana aspirasi di sisa tahun anggaran berjalan.

DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027. Rapat Paripurna DPRD menetapkan, pendapatan daerah sebesar Rp2,928 triliun pada KUA-PPAS Tahun 2027. Sementara, belanja daerah sebesar Rp3,494 triliun, dan pembiayaan daerah Rp566,157 miliar

Indikasi praktik menyimpang di balik pengelolaan anggaran honorarium wartawan peliput agenda resmi Pemerintah Kota Balikpapan menimbulkan kekisruhan. Sebagian jurnalis menilai mekanisme penyaluran honor tidak transparan bahkan rawan manipulasi

Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut mengamati jumlah usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, menyampaikan dukungan penuh kepada program-program strategis pemerintah kota

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan ingin Perubahan APBD Tahun 2025 bukan sekadar penyesuaian nominal anggaran. Melainkan juga sebagai strategi menyeluruh dalam menjalankan pemerintahan

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menekankan dua poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, penyusunan anggaran tidak boleh sekadar menjadi rutinitas

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan