PAD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pergerakan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengindikasi adanya kebocoran dari sektor retribusi sehingga mendorong situasi tersebut

Sorotan DPRD Kota Balikpapan atas tata kelola keuangan daerah semakin kompleks. Belum usai persoalan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025, minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut mengemuka

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan turut mendorong pemerintah kota agar lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan daerah menjadi langkah penting untuk menopang program pembangunan dan pelayanan publik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai mematangkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Dalam rapat konsultasi, pimpinan dewan bersama TAPD sepakat manaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 miliar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan serius menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Penyelenggaraan Reklame. Langkah ini demi mengurai benang kusut perizinan reklame sekaligus menekan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja DPRD Kota Pontianak di kantor dewan pada Senin (8/6/2026). Pertemuan itu membahas strategi penguatan peran legislatif dalam mendukung kemandirian keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan yang menembus Rp1 triliun per tahun, menarik minat daerah lain untuk melakukan studi tiru. Satu di antaranya datang dari DPRD Kabupaten Tana Toraja, saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (21/4/2026)

Efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun ini mendesak penundaan sejumlah proyek strategis sektor transportasi di Kota Balikpapan. Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mengkhawatirkan dampak kondisi tersebut terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menyesuaikan dengan proyeksi pendapatan yang wajar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup defisit dalam APBD Perubahan 2025

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menilai tata kelola perparkiran, khususnya di tempat-tempat publik belum maksimal. Retribusi parkir, mestinya bisa menjadi sumber besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)