DPRD Balikpapan

Kawasan Terminal Balikpapan Permai (BP) yang pernah menjadi salah satu destinasi ikonik di era 1990-an, kini menanti sentuhan revitalisasi. Namun, keinginan untuk mengembalikan kejayaan kawasan tersebut harus terbentur keterbatasan anggaran daerah

Penerapan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan jam antrean pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Balikpapan menyisakan dilema di tengah masyarakat. Kendati efektif mengurai kemacetan pada siang hari, kebijakan tersebut tetap menuai keluhan. Terutama dari kalangan pengendara roda empat, lantaran jam antrean sekadar bergeser ke malam hari

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mendorong penguatan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan sekolah melalui integrasi kurikulum muatan lokal

Kawasan Balikpapan Permai (BP) yang legendaris di era 1990-an kini tengah bersiap menyambut babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas perekonomian dan destinasi hiburan ikonik di Kota Minyak

Upaya pengamanan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih terkendala keterbatasan anggaran. Sampai kini, terdapat empat ratusan bidang lahan Pemkot yang belum tersertifikasi

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih realistis menghadapi potensi pemangkasan alokasi dana aspirasi di sisa tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Riyan Indra Saputra, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan akhir-akhir ini. Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari itu, menurutnya, sudah mengganggu aktivitas masyarakat

DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Wali Kota atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Balikpapan pada Senin (14/9/2026). Kedua Raperda tersebut mencakup perubahan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah serta Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Tibum-Tranmas)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyatakan terbuka bagi fraksi lain untuk menjalin komunikasi terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pertengahan periode. Sebagai salah satu peraih kursi terbanyak di legislatif, Fraks PDIP bersikap fleksibel dalam mencermati potensi perubahan komposisi AKD.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, menanggapi serius rendahnya realisasi usulan penambahan kuota Pertalite dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)

Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan mulai memetakan arah strategi politik untuk menangkap peluang rotasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada paruh masa jabatan