Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, mengaku kerap menghadapi kendala dalam mengawal usulan-usulan warga yang terakomodir oleh pemerintah kota. Terutama terkait usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
DPRD Balikpapan
Japar Sayangkan Minimnya Perhatian Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata Balikpapan
Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut mengamati jumlah usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027
Tampung 1.036 Aspirasi Warga Balikpapan, DPRD Harap Usulan Masuk RKPD 2027
DPRD Kota Balikpapan berharap, seribu lebih usulan masyarakat dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dewan memaparkan total 1.036 usulan yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)
Bahan Pokok, Gas sampai BBM Aman, Ketua Komisi II Imbau Warga Balikpapan Tidak Konsumsi Berlebihan
Komisi II DPRD Balikpapan memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) masih aman untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Komisi yang membidangi ekonomi di legislatif itu telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balikpapan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Senin (30/3/2026)
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Sesalkan Mekanisme Pelunasan Tunggakan Pajak RM Padang Upik
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.
Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran
Santer Isu Penculikan Anak, Sufyan Tekankan Langkah Preventif Seluruh Elemen Masyarakat
Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menyoroti kabar percobaan penculikan anak yang akhir-akhir ini santer beredar di tengah masyarakat. Dewan mengaku prihatin atas kejadian yang terjadi sekaligus menekankan penguatan langkah pencegahan dalam mendukung upaya perlindungan anak
Risiko Campak Meningkat: Iim Sesalkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu, Alih-alih Ikut Imunisasi
Tren peningkatan risiko penyebaran campak di Kota Balikpapan akhir-akhir ini turut mendapat perhatian lembaga legislatif setempat. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan. Dia mengimbau agar setiap bayi segera mendapat imunisasi sebagai langkah pencegahan merebaknya kasus
Iim Kurang Setuju dengan Wacana Belajar Daring, Begini Sarannya Soal Efisiensi Energi
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, kurang setuju dengan wacana pembelajaran daring bagi pelajar seiring upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Meski sebagian menganggap cara tersebut efektif, menurutnya, pembelajaran dari rumah tetap berpotensi menimbulkan dampak bagi peserta didik
Komisi II Tuntut Keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan Amankan Aset Daerah
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal
Tren Risiko Kebakaran Meningkat, Oddang Bangkitkan Lagi Rencana Pengadaan APAR di Lingkungan RT
Wacana program pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) di tiap lingkungan rukun tetangga (RT) di Balikpapan kembali menggelinding ke publik. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menyampaikan dukungannya terhadap rencana tersebut sebagai salah satu langkah mengantisipasi kebakaran
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Pemkot Lebih Tegas Sikapi ASN Terjerat Narkoba
DPRD Kota Balikpapan menyoroti serius kasus dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) daerah dalam peredaran narkotika. Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi berpotensi mencoreng citra birokrasi. Bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah
