DPRD Balikpapan

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Iim Rahman, membuka kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kearsipan

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, memastikan rencana pembangunan ulang rumah jabatan (rujab) Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan berlanjut

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menekankan pentingnya akses permodalan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Maka itulah, perbankan berperan menyediakan kemudahan proses pembiayaan sebagai bentuk dukungan perluasan akses modal bagi pelaku usaha

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan yang menembus Rp1 triliun per tahun, menarik minat daerah lain untuk melakukan studi tiru. Satu di antaranya datang dari DPRD Kabupaten Tana Toraja, saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (21/4/2026)

Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD Kota Balikpapan mulai mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Meski baru memasuki tahap awal, Pansus telah memberikan sejumlah catatan penting

Komisi I DPRD Balikpapan menindaklanjuti informasi masyarakat terkait izin ratusan menara jaringan telekomunikasi yang terindikasi kedaluwarsa. Mencermati hal itu, Ketua Komisi I, Danang Eko Susanto mengkhawatirkan kondisi sejumlah menara (tower) telekomunikasi turut berpotensi tidak layak

Efisiensi anggaran yang berlaku pada tahun ini mendesak penundaan sejumlah proyek strategis sektor transportasi di Kota Balikpapan. Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, mengkhawatirkan dampak kondisi tersebut terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) masih terus bergulir. Menurut catatan Bapemperda, tahun ini ada 19 Rancangan Perda (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menjadikan DPRD Kota Balikpapan sebagai rujukan studi mengenai peran legislatif dalam perlindungan perempuan dan anak (PPA) . Termasuk fungsi legislasi dan pengawasan terhadap program Keluarga Berencana (KB)

Komisi II DPRD Kota Balikpapan kembali mengingatkan skema tarif pajak hotel, restoran dan hiburan yang berlaku. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan hal tersebut agar para pelaku usaha lebih memahami dasar pengenaan pajak, khususnya berkaitan dengan minuman beralkohol (minol)

Komisi II DPRD Kota Balikpapan memberi perhatian serius terhadap upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal membayar pajak. Langkah ini menjadi titik berat Komisi II demi mengakselerasi pemerintah kota dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)