DPRD Balikpapan

DPRD Kota Balikpapan belum menentukan sikap terkait rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Sampai saat ini, Dewan masih menunggu keputusan resmi maupun instruksi tertulis dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri

Suasana akrab dan kekeluargaan meliputi rumah jabatan Ketua DPRD Balikpapan di Jalan Piere Tendean, tepat pada momen Idulfitri 1447 Hijriyah. Di hari pertama lebaran, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, melaksanakan gelar griya bagi masyarakat

Pelaksanaan program pasar murah menjelang Hari Raya Idulfitri tak luput dari pengawasan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik. Satu di antaranya gelaran Pemerintah Kota Balikpapan di wilayah Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, pada hari Kamis (12/3/2026)

Komisi I DPRD Kota Balikpapan mengingatkan batasan penggunaan kendaraan dinas pemerintahan pada momentum libur Idulfitri. Anggota Komisi I, Iwan Wahyudi, menekankan kepada para aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Termasuk untuk keperluan mudik maupun silaturahmi lebaran

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, turun langsung memantau pelaksanaan operasi pasar LPG bersubsidi di sejumlah lokasi. Kawasan Baru Ampar, Balikpapan Utara, menjadi salah satu titik pengawasannya selaku anggota legislatif

Anggota DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat meski harus menghadapi dampak pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendesak pemerintah kota untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga program pembangunan harus betul-betul memperhatikan skala prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai Program Safari Ramadan sebagai langkah strategis mendorong peningkatan fasilitas peribadatan. Inisiasi Pemerintah Kota Balikpapan itu sekaligus efektif untuk memastikan setiap bantuan atau hibah bagi tempat ibadah tersalur secara tepat sasaran

Komisi II DPRD Balikpapan mengingatkan, kewajiban pengelola ritel modern menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi daerah mengatur larangan bagi usaha ritel untuk menarik biaya sewa lapak di halaman toko dari pedagang kecil dan menengah

Komisi II DPRD Kota Balikpapan memastikan kesiapan stok bahan pokok di ritel modern tetap aman selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dinas Perdagangan dan sejumlah pelaku usaha ritel, dewan juga menyoroti kepatuhan pajak daerah

Perizinan toko ritel modern kembali menjadi sorotan publik di Kota Balikpapan. Baru-baru ini, Komisi I DPRD Balikpapan menerima keluhan masyarakat mengenai sejumlah gerai ritel yang diduga belum mengantongi izin lengkap

Komisi I DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas persoalan perizinan usaha yang masih menjadi sorotan masyarakat. Forum tersebut menghadirkan sejumlah instansi teknis dan pengelola toko ritel, sebagai upaya mencari solusi atas masalah perizinan ritel