DPRD Balikpapan

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyayangkan kasus dugaan pengeroyokan guru SD oleh dua pelajar SMK di Balikpapan Timur. Ia meyakini, tidak ada pihak yang membenarkan adanya tindakan kekerasan. Maka dari itu, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak

Komisi IV DPRD Balikpapan memanggil perwakilan PT IASS dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah serapan tenaga kerja lokal di perusahaan mitra kerja Angkasa Pura Balikpapan itu

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan keprihatinannya atas kasus pengeroyokan guru sekolah dasar (SD) oleh pelajar di Balikpapan Timur. Dia menganggap, peristiwa tersebut sebagai alarm untuk memperkuat pendidikan karakter

Komisi III DPRD Balikpapan menuntut langkah tegas perangkat daerah berwenang untuk menindaklanjuti persoalan bozem Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) 2. Desakan ini muncul lantaran belum adanya langkah konkret merevitalisasi bozem yang menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan tersebut

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Balikpapan menyoroti tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya langkah evaluasi secara serius atas efektivitas pelaksanaan anggaran daerah

Sorotan DPRD Kota Balikpapan atas tata kelola keuangan daerah semakin kompleks. Belum usai persoalan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025, minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut mengemuka

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan turut mendorong pemerintah kota agar lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan daerah menjadi langkah penting untuk menopang program pembangunan dan pelayanan publik

Fraksi Partai Gerindra DPRD Balikpapan menyambut rencana penerapan skema lelang dini sebagai antisipasi penumpukan belanja daerah di akhir tahun anggaran. Melalui kebijakan strategis ini, Fraksi Gerindra berharap, kualitas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke depannya lebih maksimal

Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas realisasi belanja agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menerima jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025

Enam fraksi DPRD Kota Balikpapan secara bulat menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penetapan persetujuan tersebut berlangsung saat gelaran Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Senin (20/7/2026)