narasinegeri – Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas realisasi belanja agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Demikian intisari pandangan akhir Fraksi Partai NasDem atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2025. Anggota Fraksi Partai NasDem, Vera Yulianti, menyampaikan pandangan tersebut saat rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (20/7/2026).
Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem meminta agar setiap belanja daerah tertuju pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Terutama pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan,” kata Vera saat membacakan pandangan akhir fraksinya.
Realisasi belanja daerah, menurut NasDem, juga harus diiringi dengan tata kelola anggaran yang lebih baik. Penggunaan anggaran akan lebih efektif dan efisien apabila pemerintah kota mampu melakukan perencanaan yang matang. Kemudian, mengakselerasi pelaksanaan kegiatannya serta mengoptimalkan pengawasan.
Lanjut Vera menyampaikan, kualitas belanja daerah juga harus tercermin pada penyelesaian berbagai persoalan. Antara lain, percepatan pemerataan akses air bersih dan pengendalian banjir.
Kemudian pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah yang baru mengalami pemekaran, sekaligus mengatasi keterbatasan daya tampung peserta didik. Termasuk penyediaan sarana yang memadai bagi aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Di sisi penerimaan daerah, Fraksi NasDem kembali menuntut inovasi pemerintah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru. Selain pula memaksimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Seluruh pandangan tersebut, kata Vera, bersumber dari aspirasi masyarakat yang mereka perjuangkan melalui fungsi representasi dewan.
“Oleh karena itu, fraksi kami berharap komitmen Pemerintah Kota terwujud dalam kebijakan, program dan penganggaran yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
Meski dengan sejumlah catatan, Fraksi Partai NasDem tetap menyetujui pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah.
