APBD

Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Fraksi NasDem menyelipkan sejumlah catatan penting sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini terungkap dalam pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Baliklpaan yang berlangsung pada Senin (28/9/2026)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tancap gas menuntaskan dua agenda pada Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (25/6/2026)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Balikpapan menyoroti tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya langkah evaluasi secara serius atas efektivitas pelaksanaan anggaran daerah

Fraksi Partai Gerindra DPRD Balikpapan menyambut rencana penerapan skema lelang dini sebagai antisipasi penumpukan belanja daerah di akhir tahun anggaran. Melalui kebijakan strategis ini, Fraksi Gerindra berharap, kualitas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke depannya lebih maksimal

Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas realisasi belanja agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menerima jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025

Enam fraksi DPRD Kota Balikpapan secara bulat menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penetapan persetujuan tersebut berlangsung saat gelaran Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Senin (20/7/2026)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, menyampaikan dukungan penuh kepada program-program strategis pemerintah kota

Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menyoroti sejumlah isu strategis saat rapat paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung Rabu (20/8/2025)