BeritaParlementariaPolitik

Catatan Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan untuk Pelaksanaan Perubahan APBD 2026

×

Catatan Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan untuk Pelaksanaan Perubahan APBD 2026

Sebarkan artikel ini
Perubahan APBD Balikpapan
Anggota Fraksi Partai NasDem, Puryadi, membacakan pandangan akhir fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda pendapat akhir fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (foto: narasinegeri)

narasinegeri – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Fraksi NasDem menyelipkan sejumlah catatan penting sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran.

Juru bicara Fraksi Partai NasDem, Puryadi, menyampaikan pandangan akhir fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/9/2026).

Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem mengapresiasi jawaban konstruktif Pemerintah Kota. Terutama mengenai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari modernisasi sistem perpajakan hingga penataan basis data wajib pajak dan retribusi. Serta pengawasan berjenjang atas laporan, pembayaran dan piutang wajib pajak.

Namun, NasDem menegaskan beberapa hal yang patut mendapat perhatian pemerintah kota terkait pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran. Pertama, terkait langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berlaku secara menyeluruh tanpa membebani masyarakat.

Kemudian, Puryadi menyampaikan penekanan fraksinya mengenai realisasi anggaran yang harus berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

“Mengingat sisa waktu tahun anggaran 2026 yang pendek, Pemerintah Kota harus memperketat pengawasan terhadap progres fisik maupun keuangan atas proyek-proyek pembangunan, khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID),” sambung Puryadi saat membacakan pandangan akhir fraksinya.

Fraksi NasDem merangkum pengawasan fisik dan alokasi anggaran itu ke dalam empat poin perhatian serius. Yakni, prioritas pada proyek pengendalian banjir dan infrastruktur dasar, utamanya perbaikan jalan lingkungan.

Selanjutnya, sinergi yang lebih solid antara Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dan Pemkot dalam menjamin ketersediaan air bersih secara merata. Pengelolaan anggaran wajib (mandatory spending) yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan daya tampung sekolah. Serta optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan sampai di tingkat Puskesmas.

Dan terakhir, pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah demi merespon peran strategis Balikpapan sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Agar warga kita mampu bersaing dan tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” demikian Puryadi.

Tinggalkan Balasan

Perubahan apbd balikpapan
Berita

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan