Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan serius menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Penyelenggaraan Reklame. Langkah ini demi mengurai benang kusut perizinan reklame sekaligus menekan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklame dengan regulasi bangunan gedung masih menemukan jalan buntu. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mengakui, aturan bangunan gedung kerap menjadi momok penghambat proses perizinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan resmi menggulirkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif ini memuat ketentuan baru tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyampaikan Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Rapat Paripurna yang berlangsung Senin (15/6/2026) secara resmi mengawali pembahasan Raperda inisiatif DPRD tersebut

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mendukung usulan penerapan sanksi terhadap tindak penelantaran warga lanjut usia (lansia). Hal ini menanggapi catatan Pemerintah Kota (Pemkot) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Ramah Lansia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menginisiasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Hal ini terungkap dalam gelaran Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung pada hari Senin (15/6/2026)

Interupsi hingga skorsing sempat mewarnai jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-5 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, Senin (18/5/2026). Pemimpin rapat, Muhammad Taqwa, terpaksa menskors rapat selama beberapa menit lantaran mengakomodasi interupsi terkait agenda rapat

Rapat Paripurna ke 13 Masa Sidang III tahun 2024/2025 DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (5/6/2025), membahas dua regulasi penting

Rencana penguatan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Balikpapan sampai kini masih tersendat

DPRD Kota Balikpapan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mendukung penyelenggaraan pondok pesantren

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pondok pesantren untuk mengatasi kekosongan hukum