Raperda

Rapat Paripurna ke 13 Masa Sidang III tahun 2024/2025 DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (5/6/2025), membahas dua regulasi penting

Rencana penguatan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Balikpapan sampai kini masih tersendat

DPRD Kota Balikpapan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mendukung penyelenggaraan pondok pesantren

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pondok pesantren untuk mengatasi kekosongan hukum

Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menegaskan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi

Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat DPRD Balikpapan menuntut agar kebijakan kemudahan investasi beriringan dengan langkah pengawasan ketat

Fraksi Gabungan PKB, Hanura dan Demokrat DPRD Balikpapan menyatakan setuju untuk mengesahkan Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan menekankan bahwa kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat