narasinegeri – DPRD Kota Balikpapan mulai aktif mengopersionalkan gedung baru untuk kegiatan legislasinya. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan bahwa pembangunan kantor baru bukan bermaksud bermewah-mewahan di tengah situasi efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, proyek pembangunan kantor baru dewan sebagian besar terlaksana pada masa sebelum berlakunya kebijakan efisiensi.
Proyek ini berangkat dari kondisi gedung lama yang kurang representatif. Berjalan sejak 2023 dan berlanjut pada 2024, 2025, hingga tahap penyelesaian pada 2026.
“Pembangunan kantor baru bukan di tengah efisiensi sebenarnya. Pembangunan kantor ini sudah dari 2023,” jelas Alwi saat menghadiri syukuran penempatan kantor baru DPRD Balikpapan, Minggu (9/8/2026).
Baca juga: Gedung Baru DPRD Balikpapan Siap Beroperasional, Alwi Dorong Kinerja Wakil Rakyat Makin Maksimal
Semula ia sempat khawatir pembangunan gedung tersebut tidak akan selesai pada tahun ini. Alasannya, karena proyek tersebut pernah mangkrak selama beberapa waktu. Namun, pembangunan akhirnya tuntas melalui keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan.
Alwi menyebut, pembangunan gedung berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama menghabiskan anggaran sekitar Rp41 miliar, tahap kedua Rp34 miliar, dan tahap ketiga Rp12 miliar. Sedangkan tahap penyelesaian termasuk interior dan fasilitas lift menghabiskan sekitar Rp38 miliar.
Meski gedung sudah berfungsi 100 persen, Alwi mengaku masih memerlukan beberapa kelengkapan. Salah satunya, fasilitas pagar.
Menurut Alwi, sarana ini penting karena akses di area kantor baru sangat terbuka. Terlebih, lokasinya bersebelahan langsung dengan permukiman.
Tidak ada kantor baru jika pembangunan dimulai pada saat efisiensi
Kebutuhan fasilitas pengamanan ini cukup mendesak, mengingat sebelumnya sempat terjadi kasus pencurian di kawasan sekitar. Namun, rencana pembangunan pagar kantor dewan terkendala kondisi anggaran.
“Sekarang ini–masa efisiensi–kita kesulitan untuk bangun pagar, anggaran sudah enggak cukup,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan beratnya dampak efisiensi terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Mencermati hal itu, DPRD harus terlebih dulu mengamati ketersediaan anggaran untuk mengusulkan pembangunan pagar kantor baru.
“Sebenarnya kita kepingin usulkan di periode anggaran perubahan ini, tapi sepertinya kita harus tunggu ada anggaran,” imbuhnya.
Karena itu, Alwi meminta masyarakat tidak melihat pembangunan gedung baru bukan semata sebagai bentuk pemborosan anggaran. Melainkan betul-betul untuk menunjang tugas dan fungsi legislatif.
Gedung baru DPRD harus menjadi ruang kerja yang mendorong representasi wakil rakyat untuk lebih maksimal.
“Seandainya proyek mulai berjalan saat efisiensi, mungkin pembangunan kantor ini tidak selesai. Untungnya saat itu belum efisiensi,” tuturnya.
