DPRD

Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Muhammad Najib, menegaskan rekomendasi pihaknya bukan sekadar dokumen administratif. Penegasan tersebut untuk menjawab keraguan sebagian publik mengenai daya dorong rekomendasi pansus terhadap evaluasi arah pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

DPRD Kota Balikpapan mendukung proyek penambahan 1.600 titik penerangan jalan umum (PJU) pada tahun 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi Pemerintah Kota melalui program “Balikpapan Terang”

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan memastikan perubahan daftar usulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tidak memengaruhi target legislasi daerah tahun ini. Bapemperda menilai perubahan tersebut bagian dari penyesuaian kebutuhan dan sinkronisasi regulasi

Interupsi hingga skorsing sempat mewarnai jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-5 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, Senin (18/5/2026). Pemimpin rapat, Muhammad Taqwa, terpaksa menskors rapat selama beberapa menit lantaran mengakomodasi interupsi terkait agenda rapat

Setelah hampir sebulan bekerja, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2025 akhirnya menelurkan sejumlah rekomendasi. Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyampaikan hasil kinerja pihaknya pada Sidang Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (18/5/2026)

DPRD Kota Balikpapan ingin aktivitas penjualan hewan kurban memperhatikan ketentuan yang berlaku dan berjalan tertib, sehingga tidak mengurangi kenyamanan warga

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan bekerja secara marathon dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025

DPRD Kota Balikpapan bersiap memasuki Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026. Ada sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus perhatian utama sepanjang periode tersebut

Tuntutan para sopir truk dan mahasiswa mengenai penambahan kuota biosolar subsidi di Kota Balikpapan mendapat sambutan positif. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, memastikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menyetujui usulan tersebut

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menilai wajar protes masyarakat terkait minimnya suplai solar subsidi atau biosolar (B40).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim Rahman, menyampaikan keprihatinannya atas skandal tempat penitipan anak, Daycare Little Aresha di Yogyakarta. Ia berharap tidak ada lagi kasus kekerasan anak serupa di Indonesia, termasuk kota Balikpapan