Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan, pengawasan sebagai faktor kunci mengatasi persoalan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar/biosolar. Khususnya, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kilometer 13 dan 15, Balikpapan Utara.
Hal tersebut mengemuka setelah jajaran Komisi III melakukan peninjauan lapangan ke dua SPBU pada Senin (8/6/2026). Langkah ini sebagai tindak lanjut atas aspirasi dan surat aduan komunitas pengemudi truk serta elemen mahasiswa.
Dari pantauan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, menyatakan bahwa pasokan BBM maupun operasional SPBU sudah berjalan normal.
“Seluruh tuntutan mahasiswa dari awal di DPRD sampai di lapangan itu semuanya sebenarnya sudah clear. Penambahan kuota (pasokan) juga sudah terpenuhi,” ujar Ari Sanda usai peninjauan lapangan.
Ia mengakui, antrean kendaraan besar di jalur sekitar SPBU memang terpantau masih terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu, fokus penyelesaian kini patutnya bergeser pada aspek pengawasan.
Ari Sanda menilai perlunya pembentukan tim pengawas yang melibatkan pihak-pihak terkait. Misalnya, Pertamina Patra Niaga dalam menjaga stabilitas penyaluran kuota. Serta, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Perhubungan untuk memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Sedangkan Aparat Penegak Hukum (APH) mesti terlibat dalam menyikapi persoalan krusial lainnya yang masih menjadi keluhan. Yakni, adanya dugaan praktik penimbunan atau “pengetap” BBM bersubsidi.
Legislatif mendorong APH untuk mengambil langkah penegakan hukum sesuai kewenangannya. Ari Sanda berharap, penindakan hukum terhadap oknum pelaku dapat memberikan efek jera.
“Kepolisian juga mengatakan sudah ada penangkapan dan lain-lain. Ya mungkin intensitasnya agak ditingkatkan lagi,” pintanya.
Politisi PPP itu memastikan, hasil inspeksi hari ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD untuk menemukan solusi mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
