narasinegeri – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan turut mendorong pemerintah kota agar lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan daerah menjadi langkah penting untuk menopang program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mendorong pemerintah kota melalui perangkat daerah terkait untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun-tahun mendatang,” sebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Haris, membacakan pendapat akhir fraksinya saat rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (20/7/2026).
Dengan kapasitas keuangan daerah yang lebih memadai, pemerintah kota akan leluasa membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain peningkatan PAD, fraksi turut menyinggung raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurut, Fraksi PDI Perjuangan, indikator keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
Haris menyampaikan, kualitas tata kelola keuangan daerah harus mencerminkan peningkatan manfaat pelayanan publik dan pembangunan bagi masyarakat.
“Keberhasilan tidak cukup hanya dari aspek administrasi. Melainkan bagaimana anggaran daerah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat,” sambungnya.
Terkait hal tersebut, fraksi memandang masih perlunya langkah percepatan terhadap upaya perbaikan pelayanan air bersih. Kemudian, memastikan realisasi kelanjutan pembangunan di bidang infrastuktur sesuai dengan perencanaan.
Haris menegaskan, bahwa fungsi pengawasan legislatif akan terus mengkawal kebijakan tersebut. Fraksinya berharap, seluruh catatan ini mampu mendorong pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan penerimaan daerah. Sehingga penyusunan APBD ke depannya dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Balikpapan.
“Setelah mencermati jawaban Wali Kota atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” demikian Haris.
