DPRD Balikpapan

Krisis jumlah tenaga pendidik menjadi pembahasan utama Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPRD Balikpapan yang berlangsung Senin (6/4/2026)

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, meragukan target cakupan 99 persen Sambungan Rumah (SR) air bersih mampu tercapai pada tahun 2027. Budiono menilai target tersebut tidak realistis jika mengamati sejumlah persoalan di tubuh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang membelit saat ini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menanggapi rencana penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku baru-baru ini memberi dampak signifikan terhadap program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan. Bukan hanya dari sisi eksekutif, dampak kebijakan tersebut juga mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menata perangkat aturan internal kelembagaannya. Khususnya, regulasi kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Balikpapan mulai mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Langkah dewan itu terungkap dalam agenda Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Gran Senyiur

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, memaksimalkan dana aspirasi sekaligus mendukung program Kota Layak Anak melalui penyediaan sarana edukasi anak

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menekankan langkah inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata lokal. Terlebih untuk menyikapi kondisi penurunan jumlah kunjungan tempat wisata daerah, seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, mengaku kerap menghadapi kendala dalam mengawal usulan-usulan warga yang terakomodir oleh pemerintah kota. Terutama terkait usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut mengamati jumlah usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027

DPRD Kota Balikpapan berharap, seribu lebih usulan masyarakat dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dewan memaparkan total 1.036 usulan yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)