Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, menyambut positif terpilihnya Balikpapan sebagai pilot project digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Terhitung mulai 4 Juni 2026, 42 kabupaten-kota, termasuk Balikpapan, akan merintis program pemerintah pusat itu selama sebulan.
Sufyan menilai, kepercayaan tersebut membawa tanggung jawab besar. Sehingga, patut mendapat pengawasan, agar praktiknya di lapangan tidak melenceng dari ketentuan.
Pilot Project ini juga menjadi momentum emas untuk menunjukan kapasitas pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Terutama, dalam hal menyajikan basis data kemiskinan maupun penerima bantuan sosial (bansos) yang valid, akurat dan berbasis teknologi terbaru.
”Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa validasi data di Balikpapan benar-benar akurat. Indikatornya jelas, berbasis fakta lapangan, dan bukan berdasarkan faktor kedekatan dengan oknum tertentu,” tegas Sufyan, saat ditemui di ruang Fraksi PKB DPRD Balikpapan, Selasa (2/6/2026).
Kunci keberhasilan pilot project ini, menurutnya, bergantung pada upaya Pemkot dalam mengawal setiap tahap pendataan. Memastikan mekanisme yang berjalan dari tingkat atas, sampai ke lingkungan RT berjalan lurus.
”Pemkot harus mampu memfasilitasi agar hasilnya sesuai fakta riil di lapangan. Jika implementasi dari atas sudah bagus, maka bisa dipastikan di bawah juga hasilnya bagus,” jelasnya.
Kemudian, Sufyan mengingatkan agar program yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial ini bersih dari intervensi non-teknis. Mengingat isu bansos akhir-akhir ini sangat sensitif di telinga masyarakat.
Komisi IV DPRD Balikpapan berkomitmen melakukan pengawasan penuh, agar program pusat ini tidak ditumpangi kepentingan tertentu.
”Kami di DPRD tentunya tidak ingin program ini justru menjadi komoditi politik atau sarana pencitraan pihak-pihak tertentu. Fokusnya harus murni untuk kesejahteraan masyarakat yang berhak,” lugas politisi PKB itu.
Di sisi lain, Sufyan turut mendorong keterlibatan aktif dari masyarakat. Pemkot perlu menyediakan ruang sanggah yang transparan, sehingga warga yang memenuhi syarat, tapi luput dari pendataan bisa mengajukan koreksi.
”Jangan sampai ada hak masyarakat miskin yang terabaikan karena masalah administrasi,” pesannya.
