Komisi II DPRD Balikpapan menyoroti minimnya perhatian terhadap sektor pariwisata. Hal tersebut mengamati jumlah usulan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, sejatinya tidak terlalu terkejut dengan paparan yang terungkap dalam agenda tersebut. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya juga, dewan telah mendapat informasi dari organisasi perangkat daerah terkait tentang rencana alokasi anggaran pariwisata untuk tahun 2027. Jumlahnya, sebut Japar, sekitar Rp11 miliar yang tentunya terlalu kecil mengingat ragan tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata.
“Kalau kita bicara pariwisata, anggarannya masih terlalu kecil. Padahal kebutuhan pengembangannya tidak hanya sarana dan prasarana,” terangnya, usai menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di Balai Kota, Kamis (2/4/2026).
Untuk itu, ia menilai pengembangan pariwisata ke depannya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah. Keterbatasan fiskal pemerintah mendorong adanya dukungan pihak lain yakni, swasta untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.
Dalam hal ini, peran pemerintah nantinya akan lebih fokus pada penyediaan regulasi dan dukungan infrastruktur dasar. Sedangkan, kolaborasi dengan pelaku usaha menjadi penting untuk menghadirkan inovasi dan daya tarik wisata.
Japar juga menyoroti dampak kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap penyusutan kunjungan tempat wisata di Balikpapan akhir-akhir ini. Kondisi tersebut semakin menegaskan perlunya inovasi dalam pengelolaan sektor pariwisata.
“Dengan adanya IKN, kunjungan wisata ke Balikpapan mulai menurun. Maka dibutuhkan inovasi agar sektor ini tetap berkembang,” sarannya.
Di sisi lain, ia mengingatkan banyaknya usulan masyarakat dalam Musrenbang yang harus menjadi perhatian pemerintah. Tercatat ada lebih dari 4.000 usulan yang terjaring dalam Musrenbang RKPD untuk tahun 2027 mendatang.
Meski tidak seluruh aspirasi tersebut dapat terealisasi, pihaknya berharap kondisi fiskal daerah ke depan dapat membaik. Terutama melalui dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kita berharap ke depan anggaran bertambah agar aspirasi masyarakat bisa lebih banyak terakomodir,” pungkasnya.
