DPRD Balikpapan

DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027. Rapat Paripurna DPRD menetapkan, pendapatan daerah sebesar Rp2,928 triliun pada KUA-PPAS Tahun 2027. Sementara, belanja daerah sebesar Rp3,494 triliun, dan pembiayaan daerah Rp566,157 miliar

Potensi perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Balikpapan mulai mengemuka jelang paruh masa jabatan anggota legislatif periode 2024–2029. Meski riak mulai terdengar, jadwal pelaksanaan AKD belum masuk dalam agenda pembahasan Badan Musyawarah (Banmus)

DPRD Kota Balikpapan mulai aktif mengopersionalkan gedung baru untuk kegiatan legislasinya. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan bahwa pembangunan gedung baru bukan bermaksud bermewah-mewahan di tengah situasi efisiensi anggaran

Gedung baru DPRD Kota Balikpapan mulai memasuki tahap operasional setelah seluruh proses pekerjaan konstruksi dan interior rampung. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memastikan para anggota dewan berkantor di gedung tersebut mulai Senin (10/8/2026)

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkap proyek pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur segera masuk tahap lelang. Dewan memastikan, status lahan pembangunan telah clear dan Pemerintah Kota Balikpapan kini mempersiapkan konsultan sebelum ke tahapan lelang pekerjaan fisik

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyayangkan kasus dugaan pengeroyokan guru SD oleh dua pelajar SMK di Balikpapan Timur. Ia meyakini, tidak ada pihak yang membenarkan adanya tindakan kekerasan. Maka dari itu, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak

Komisi IV DPRD Balikpapan memanggil perwakilan PT IASS dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah serapan tenaga kerja lokal di perusahaan mitra kerja Angkasa Pura Balikpapan itu

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan keprihatinannya atas kasus pengeroyokan guru sekolah dasar (SD) oleh pelajar di Balikpapan Timur. Dia menganggap, peristiwa tersebut sebagai alarm untuk memperkuat pendidikan karakter

Komisi III DPRD Balikpapan menuntut langkah tegas perangkat daerah berwenang untuk menindaklanjuti persoalan bozem Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) 2. Desakan ini muncul lantaran belum adanya langkah konkret merevitalisasi bozem yang menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan tersebut

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Balikpapan menyoroti tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya langkah evaluasi secara serius atas efektivitas pelaksanaan anggaran daerah

Sorotan DPRD Kota Balikpapan atas tata kelola keuangan daerah semakin kompleks. Belum usai persoalan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025, minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut mengemuka