DPRD Balikpapan

Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan memasuki akhir kuartal ketiga tahun anggaran 2026 masih terseok-seok. Hingga September 2026, capaian PAD Kota Minyak tercatat baru menyentuh angka 49,53 persen dari target yang ditetapkan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 berjalan transparan, efisien, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

Penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2026. Mencermati kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mengingatkan Pemerintah Kota untuk realistis dan tidak memaksakan pos belanja di luar kemampuan penerimaan daerah

Penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam rancangan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama legislatif

Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, Fraksi NasDem menyelipkan sejumlah catatan penting sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menerima dan menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini terungkap dalam pandangan akhir fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kota Baliklpaan yang berlangsung pada Senin (28/9/2026)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026. Pengesahan Perda Perubahan APBD Balikpapan Tahun Anggaran 2026 tersebut menyusul persetujuan dari enam fraksi di DPRD Kota Balikpapan

Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghadirkan Pasar Induk di wilayah Graha Indah, Balikpapan Utara, masih harus menempuh jalan berliku. Lambannya proses sertifikasi aset lahan hingga efisiensi anggaran menjadi kendala utama yang mengganjal terealisasinya proyek strategis tersebut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tancap gas menuntaskan dua agenda pada Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (25/6/2026)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pengawasan lembaga maupun institusi swasta pelaksana rehabilitasi medis maupun sosial bagi para penyalahguna menjadi salah satu muatan penting dalam regulasi ini

Aspirasi buruh soal Upah Minimum Kota (UMK) kembali bergulir ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Selasa (15/9/2026). Kesenjangan antara upah dan biaya hidup melatari munculnya tuntutan evaluasi terhadap mekanisme penetapan besaran UMK Balikpapan