DPRD Balikpapan

Komisi I DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas persoalan perizinan usaha yang masih menjadi sorotan masyarakat. Forum tersebut menghadirkan sejumlah instansi teknis dan pengelola toko ritel, sebagai upaya mencari solusi atas masalah perizinan ritel

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Rahmad Mas’ud. Dukungan tersebut mencakup keberlanjutan program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) yang menyentuh pada kepentingan masyarakat Balikpapan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menanti langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merealisasikan proyek flyover Muara Rapak, Balikpapan Utara. Desakan untuk merealisasikan pembangunan menguat setelah proyek flyover terhenti sampai di tahap perencanaan

DPRD Kota Balikpapan menegaskan perizinan lengkap menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pengembangan kawasan permukiman. Komisi III mengingatkan para pengembang agar memenuhi seluruh perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan perumahan

Komisi III DPRD Balikpapan membeber hambatan utama yang memicu lambannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah kota.  Dewan mengamati belum adanya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses verifikasi kelayakan penyerahan PSU

Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota. Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir

Polemik antara pengembang perumahan dengan warga di Kawasan Jalan PJHI, Balikpapan Timur yang dimediasi Komisi III DPRD Balikpapan mencapai kesepakatan. Perusahaan pengembang, PT Borneo Sejahtera, akhirnya sepakat mengganti rugi kerusakan dua rumah warga Perum CGS yang terdampak aktivitas pengupasan lahan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengungkap sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan parkir, terminal kedatangan, dan terminal keberangkatan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya normalisasi sungai Ampal sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di wilayah sekitarnya. Untuk mempercepat langkah tersebut, dewan mendorong agar proses pembebasan lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ampal segera tuntas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menanggapi positif kebijakan Pemerintah Kota terkait pembatasan operasional tempat usaha dan hiburan selama Ramadan.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah wajar yang rutin berlaku setiap tahun. Tujuannya, untuk menjaga kondusifitas masyarakat, terutama yang menjalankan ibadah Ramadan

Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan