Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Sesalkan Mekanisme Pelunasan Tunggakan Pajak RM Padang Upik

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Sesalkan Mekanisme Pelunasan Tunggakan Pajak RM Padang Upik

Berita

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.

Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran

Risiko Campak Meningkat: Iim Sesalkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu, Alih-alih Ikut Imunisasi

Risiko Campak Meningkat: Iim Sesalkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu, Alih-alih Ikut Imunisasi

Berita

Tren peningkatan risiko penyebaran campak di Kota Balikpapan akhir-akhir ini turut mendapat perhatian lembaga legislatif setempat. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan. Dia mengimbau agar setiap bayi segera mendapat imunisasi sebagai langkah pencegahan merebaknya kasus

Komisi II Tuntut Keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan Amankan Aset Daerah

Komisi II Tuntut Keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan Amankan Aset Daerah

Berita

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal

Soal Wacana WFH ASN, DPRD Balikpapan Belum Tentukan Sikap

Soal Wacana WFH ASN, DPRD Balikpapan Belum Tentukan Sikap

Berita

DPRD Kota Balikpapan belum menentukan sikap terkait rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). Sampai saat ini, Dewan masih menunggu keputusan resmi maupun instruksi tertulis dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri