Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyampaikan selamat atas pelantikan Wali Kota, Rahmad Mas’ud, dan Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo. Harapannya, duet kepemimpinan ini membawa perubahan positif bagi masyarakat Balikpapan.
“Saya mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Pelantikan serentak ini tidak mengganggu aktivitas di provinsi serta lebih menghemat anggaran. Ini langkah yang efisien sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Budiono, Kamis (20/2/2025).
Budiono berpesan agar Rahmad-Bagus segera merealisasikan janji kampanyenya saat Pilkada yang lalu. Terutama yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saat kampanye ada visi, misi, dan janji politik. Itu harus dilaksanakan karena sudah disahkan melalui Perda RPJMD. Warga Balikpapan menunggu realisasi janji-janji itu,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat kini menaruh harapan besar terhadap efektifitas program-program pembangunan yang dirancang oleh Rahmad-Bagus. Oleh karena itu, pemerintah harus segera merealisasikan program prioritas, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan warga.
Selain realisasi janji kampanye, Budiono menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot dan DPRD dalam menyelesaikan beragam problem kota. Beberapa yang menjadi tantangan utama yakni, kemacetan, banjir, dan perbaikan infrastruktur.
“Sekarang sudah tidak ada lagi pemilih A, B, atau C. Yang ada adalah rakyat Balikpapan yang harus diakomodir. Pemerintah harus fokus mencari solusi atas kendala-kendala yang ada. Sinergi antara DPRD dan Pemkot sangat diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat,” tutur Budiono.
Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan serentak 481 kepala daerah se-Indonesia yang dinilai lebih efisien.
Pemerintah pusat menilai langkah ini dapat menghemat anggaran dan mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelantikan ini, diharapkan kepala daerah dapat langsung bekerja dan menyesuaikan programnya dengan kebijakan nasional.
