Komisi III DPRD Kota Balikpapan menanti langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merealisasikan proyek flyover Muara Rapak, Balikpapan Utara. Desakan untuk merealisasikan pembangunan menguat setelah proyek flyover terhenti sampai di tahap perencanaan.
Ketua Komisi III, Yusri, mengatakan pembangunan flyover Rapak semestinya dapat segera terealisasi. Apalagi, proyek tersebut telah melalui tahap perencanaan teknis dengan adanya Detail Engineering Design (DED). Bahkan, Pemprov Kaltim telah me-review dokumen rancangan teknis infrastruktur tersebut tahun lalu.
“Perencanaannya sudah selesai. DED-nya sudah di-review. Artinya, tinggal masuk ke tahap pelaksanaan,” terangnya, Selasa (24/2/2026).
Dalam tahap awal perencanaan, proyek flyover Rapak diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp500 miliar. Terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp200 miliar dan pembebasan lahan sekitar Rp300 miliar. Bahkan, hasil pembahasan sebelumnya sempat mengusulkan anggaran sekitar Rp188 miliar hanya untuk pengerjaan fisik.
Yusri menilai jumlah tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian dengan situasi terkini. Meski demikian, kebutuhan anggaran semestinya tidak semata menjadi alasan penunda pembangunan.
“Kalau soal angka tentu bisa mengalami penyesuaian. Jumlah itu kan hasil kajian beberapa tahun lalu. Namun yang terpenting sekarang, kepastian pelaksanaannya,” ucapnya.
Ia meyakini, dengan banyaknya wakil Kota Balikpapan di DPRD Kaltim akan menjadi daya dorong politik dalam pengalokasian anggaran proyek tersebut.
“Kita punya 10 wakil dari Balikpapan di DPRD provinsi. Harapannya ini bisa menjadi kekuatan politik untuk mendorong realisasi proyek ini,” sambungnya.
Keberadaan flyover di kawasan Muara Rapak terbilang mendesak di tengah risiko kecelakaan lalu lintas yang tak kunjung menyusut. Selain termasuk titik rawan kecelakaan, jalur tersebut juga menjadi simpul kemacetan di Kota Balikpapan.
Mencermati kondisi ini, Yusri berharap proyek strategis tersebut segera masuk tahap pelaksanaan. “Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan masyarakat. Semakin tertunda, risikonya tidak akan menurun,” tuturnya.
