DPRD Kota Balikpapan menanggapi positif capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski tahun anggaran 2025 baru memasuki semester pertama.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkap capaian PAD sudah mencapai hampir 50 persen dari target tahun ini Rp1,3 triliun.
“Informasi terakhir yang kami dapat, capaian PAD sudah hampir 50 persen. Ini luar biasa. Kami optimis target bisa tercapai,” ujar Alwi usai memimpin Rapat Paripurna membahas rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Senin (10/6/2025).
Menurut Alwi, kinerja tersebut sepatutnya dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk mulai melirik peningkatan target pada tahun depan. Secara pribadi, ia ingin target PAD Balikpapan pada 2026 bisa meningkat menjadi Rp1,8 triliun. Terlebih mencermati pesatnya perkembangan kota yang kini menyandang daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan menyimpan potensi besar di berbagai sektor, baik itu jasa, perdagangan, pariwisata maupun industri,” ujarnya.
Politisi Golkar itu meyakini masih ada sektor-sektor lain yang berpotensi sebagai kontributor pajak daerah.
Namun demikian, Alwi menggaris bawahi apabila upaya peningkatan PAD bukan terbatas pada kebijakan kenaikan tarif pajak atau retribusi. Melainkan penguatan sistem pemungutan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun penerapan alih teknologi atau digitalisasi.
“Optimalisasi dan efisiensi sistem jauh lebih penting. Itu juga yang menjadi masukan kami dalam pembahasan rancangan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah ini,” tegasnya.
Mengenai pembahasan rancangan perubahan perda, saat ini telah memasuki babak penyampaian jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. Pada paripurna kali ini, Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo membacakan jawaban Wali Kota.
Setelah itu, lanjut Alwi, pembahasan akan masuk pada tahap pendapat akhir fraksi-fraksi. Sedangkan dalam paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi menyoroti pentingnya sistem digitalisasi pajak, peningkatan pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak.
“Salah satu tujuan perubahan perda ini memang untuk menggali sektor-sektor pajak potensial, tapi belum dimaksimalkan,” singkatnya.
