Kepala Lapas Balikpapan, Pujiono Slamet, mengapresiasi penuh jajarannya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial
Program

Sambut Audiensi JMSI Balikpapan, Wali Kota Diskusikan Agenda Penting Pembangunan
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyambut positif sinergisitas media dan pemerintah daerah

Program Roti Paris PAS: Upaya Lapas Balikpapan Kembangkan Keterampilan Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan memberdayakan warga binaan dalam program produksi roti berkualitas

Pascapelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan, Subari Fokus Kawal Program Prioritas
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menyatakan dukungannya terhadap Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo

Sufyan Jufri: Rahmad-Bagus Harus Perkuat Kebijakan Pro Rakyat
Anggota DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyampaikan selamat atas pelantikan Wali Kota, Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota, Bagus Susetyo

Komisi III DPRD Balikpapan Ingatkan CSR Bukan Sekadar Formalitas
Komisi III DPRD Kota Balikpapan menuntut keaktifan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di kota Beriman

Saran Dewan Untuk Menyiasati Imbas Kebijakan Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berpotensi memperlambat pembangunan di daerah, termasuk Kota Balikpapan

Ternyata MBG Dibebankan ke APBD Balikpapan, Ketua Dewan Beberkan Dampaknya
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti dampak kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengelolaan keuangan daerah

Gubernur Baru Buka Peluang Balikpapan Mendapat Dukungan Lebih
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla, mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mendukung program-program pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan

Penyediaan Lingkungan Sehat Ramah Anak di Balikpapan Perlu Payung Hukum
Komisi IV DPRD Balikpapan mengkaji dasar hukum implementasi program penyediaan lingkungan sehat ramah anak

Implementasi Balikpapan Bebas Kabel Udara Perlu Regulasi
DPRD Kota Balikpapan mendorong adanya payung hukum untuk mendukung penerapan program Balikpapan Bebas Kabel Udara