Tidak sekadar menampung beragam usulan, pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di DPRD Kota Balikpapan turut menyisakan catatan kritis. Minimnya perencanaan maupun program kerja yang inovatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya mitra Komisi IV, mengemuka hampir sepanjang agenda penting tersebut.
Salah satu sorotan tertuju pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Anggota Komisi IV, Sufyan Jufri, menilai usulan mitra komisinya itu cederung berisi rutinitas dan operasional. Bahkan, perencanaan yang masuk dalam pembahasan kali ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
“Ini kan sangat jelas dari usulannya. Hampir semua rencana kerja masih bersifat operasional yang rutinitas saja. Itu juga terkesan template dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Sufyan, usai gelaran rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Padahal, menurut Sufyan, perangkat daerah ini memiliki peran vital menyokong kemajuan daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip menjadi pendorong indeks literasi masyarakat sebagai salah satu tolok ukur kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah.
Hal ini juga selaras dengan visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD).
Selain literasi, kearsipan juga menjadi aspek krusial karena menyangkut tata kelola dokumen dan aset daerah secara jangka panjang.
Namun, rumusan program kerja instansi ini belum menyentuh pada langkah strategis tersebut.
Usulan baru harus menunggu pembahasan tahun berikutnya
Ia mengingatkan bahwa pembahasan RKPD 2027 tahap akhir ini adalah momentum penting. Jika tahap ini selesai, maka perencanaan baru akan masuk pembahasan pada tahun berikutnya.
“Ini sangat penting sekali kita bedah satu per satu. Kalau selesai di sini, artinya perencanaan-perencanaan baru akan bisa kita dorong lagi untuk tahun 2028,” jelasnya.
Sufyan menegaskan bahwa Komisi IV memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan alokasi anggaran di tahun depan. Sepanjang usulan dan perencanaan OPD itu logis, terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mestinya, eksekutif bisa mengimbangi semangat legislatif ini dengan perencanaan yang matang dan visioner. Hal ini juga sebagai pertangungjawaban moril terhadap harapan masyarakat atas kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin dorong agar mereka berbenah, menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama usulan dan perencanaan itu logis dan berdampak positif, tentunya kita pasti akan sangat mendukung,” pungkasnya.
