Bapemperda

Upaya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklame dengan regulasi bangunan gedung masih menemukan jalan buntu. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mengakui, aturan bangunan gedung kerap menjadi momok penghambat proses perizinan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan memastikan perubahan daftar usulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tidak memengaruhi target legislasi daerah tahun ini. Bapemperda menilai perubahan tersebut bagian dari penyesuaian kebutuhan dan sinkronisasi regulasi

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) masih terus bergulir. Menurut catatan Bapemperda, tahun ini ada 19 Rancangan Perda (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

DPRD Kota Balikpapan menekankan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 terfokus pada isu-isu strategis daerah

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkap faktor utama penentu keberhasilan Perda Kota Layak Anak

Balikpapan merupakan simbol keberagaman, persatuan, dan toleransi sehingga kota ini juga menjadi cerminan wajah Indonesia