Ekonomi dan BisnisParlementaria

Kebijakan Investasi di Balikpapan Harus Mendukung Kemitraan UMKM dan Koperasi

×

Kebijakan Investasi di Balikpapan Harus Mendukung Kemitraan UMKM dan Koperasi

Sebarkan artikel ini
Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan menilai Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi akan memperkuat kemitraan UMKM dan Koperasi. (ilustrasi: ist)

Fraksi PKS-PPP DPRD Kota Balikpapan menegaskan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Fraksi PKS-PPP menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan daya saing usaha dan investasi. Terlebih saat ini Balikpapan sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Perubahan regulasi diperlukan agar Balikpapan tetap kompetitif dalam menarik investasi. Kota ini berkembang pesat seiring dengan pembangunan IKN, sehingga aturan baru harus disesuaikan dengan dinamika yang ada,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan, Iim Rahman, saat Rapat Paripurna, Selasa (11/2/2025).

Menurut Iim, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 yang selama ini mengatur pemberian insentif investasi sudah tidak lagi relevan. Perubahan besar akibat pembangunan IKN menuntut regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

“Pembaruan regulasi harus mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi dan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Fraksi PKS-PPP menekankan pentingnya insentif investasi yang tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu poin yang mendapat sorotan yakni, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor industri harus diperkuat. Investasi yang masuk harus memberi manfaat bagi pelaku usaha kecil dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Balikpapan,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKS-PPP meminta agar perusahaan yang menerima insentif wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam perekrutan. Dengan demikian, investasi yang masuk memberikan manfaat ekonomi secara merata bagi warga Balikpapan.

Tak kalah penting lagi, pengawasan dalam implementasi kebijakan insentif investasi. harus berlaku secara transparan dan adil. Sehingga regulasi ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Kami berharap insentif yang diberikan tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi seluruh masyarakat Balikpapan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *