Parlementaria

Anggota DPRD Balikpapan menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat meski harus menghadapi dampak pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendesak pemerintah kota untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga program pembangunan harus betul-betul memperhatikan skala prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai Program Safari Ramadan sebagai langkah strategis mendorong peningkatan fasilitas peribadatan. Inisiasi Pemerintah Kota Balikpapan itu sekaligus efektif untuk memastikan setiap bantuan atau hibah bagi tempat ibadah tersalur secara tepat sasaran

Komisi II DPRD Balikpapan mengingatkan, kewajiban pengelola ritel modern menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Regulasi daerah mengatur larangan bagi usaha ritel untuk menarik biaya sewa lapak di halaman toko dari pedagang kecil dan menengah

Komisi II DPRD Kota Balikpapan memastikan kesiapan stok bahan pokok di ritel modern tetap aman selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Dinas Perdagangan dan sejumlah pelaku usaha ritel, dewan juga menyoroti kepatuhan pajak daerah

Perizinan toko ritel modern kembali menjadi sorotan publik di Kota Balikpapan. Baru-baru ini, Komisi I DPRD Balikpapan menerima keluhan masyarakat mengenai sejumlah gerai ritel yang diduga belum mengantongi izin lengkap

Komisi I DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas persoalan perizinan usaha yang masih menjadi sorotan masyarakat. Forum tersebut menghadirkan sejumlah instansi teknis dan pengelola toko ritel, sebagai upaya mencari solusi atas masalah perizinan ritel

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Rahmad Mas’ud. Dukungan tersebut mencakup keberlanjutan program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) yang menyentuh pada kepentingan masyarakat Balikpapan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menanti langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merealisasikan proyek flyover Muara Rapak, Balikpapan Utara. Desakan untuk merealisasikan pembangunan menguat setelah proyek flyover terhenti sampai di tahap perencanaan

DPRD Kota Balikpapan menegaskan perizinan lengkap menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pengembangan kawasan permukiman. Komisi III mengingatkan para pengembang agar memenuhi seluruh perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan perumahan

Komisi III DPRD Balikpapan membeber hambatan utama yang memicu lambannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah kota.  Dewan mengamati belum adanya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses verifikasi kelayakan penyerahan PSU

Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota. Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir