Parlementaria

Komisi III DPRD Balikpapan membeber hambatan utama yang memicu lambannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah kota.  Dewan mengamati belum adanya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses verifikasi kelayakan penyerahan PSU

Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota. Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir

Polemik antara pengembang perumahan dengan warga di Kawasan Jalan PJHI, Balikpapan Timur yang dimediasi Komisi III DPRD Balikpapan mencapai kesepakatan. Perusahaan pengembang, PT Borneo Sejahtera, akhirnya sepakat mengganti rugi kerusakan dua rumah warga Perum CGS yang terdampak aktivitas pengupasan lahan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengungkap sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan parkir, terminal kedatangan, dan terminal keberangkatan

Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan

Komisi II DPRD Kota Balikpapan mengingatkan pentingnya komoditas bahan pokok, termasuk gas subsidi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.  Anggota Komisi II, Japar Sidik, menekankan perlunya langkah perangkat daerah terkait dalam mengendalikan stok di pasaran

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit, mendorong langkah evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Usul tersebut mengemuka setelah 8.784 peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balikpapan terdampak penonaktifan kepesertaan oleh pemerintah pusat

Komisi II DPRD Balikpapan memberi atensi penuh atas kestabilan harga bahan pokok penting (bapokting) sepanjang Ramadan. Anggota Komisi II, Japar Sidik, mengamati harga sejumlah komoditas di pasaran mulai berfluktuasi selama beberapa waktu jelang Ramadan. Namun demikian, menurutnya, fluktuasi harga yang terjadi di pasaran saat ini belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Balikpapan menggelar senam dan jalan sehat pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan yang berpusat di halaman balai kota itu bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-129 Kota Balikpapan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jufri, mengapresiasi konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program kesehatan gratis. Khususnya, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga yang tergolong miskin atau tidak mampu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah kota.  Memasuki usia 129 tahun, Kota Balikpapan masih menghadapi ragam persoalan.