Parlementaria

Komisi III DPRD Balikpapan menuntut langkah tegas perangkat daerah berwenang untuk menindaklanjuti persoalan bozem Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) 2. Desakan ini muncul lantaran belum adanya langkah konkret merevitalisasi bozem yang menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan tersebut

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Balikpapan menyoroti tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya langkah evaluasi secara serius atas efektivitas pelaksanaan anggaran daerah

Sorotan DPRD Kota Balikpapan atas tata kelola keuangan daerah semakin kompleks. Belum usai persoalan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2025, minimnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut mengemuka

Fraksi Partai Gerindra DPRD Balikpapan menyambut rencana penerapan skema lelang dini sebagai antisipasi penumpukan belanja daerah di akhir tahun anggaran. Melalui kebijakan strategis ini, Fraksi Gerindra berharap, kualitas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke depannya lebih maksimal

Fraksi Partai NasDem DPRD Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas realisasi belanja agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menerima jawaban Wali Kota atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025

Enam fraksi DPRD Kota Balikpapan secara bulat menyetujui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penetapan persetujuan tersebut berlangsung saat gelaran Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Senin (20/7/2026)

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai mulus tidaknya rencana pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku bergantung pada tekad pemerintah daerah

Komisi I DPRD Balikpapan menekankan agar polemik kontrak kerja sama antar mitra Pertamina yang acap terjadi, tidak berlarut hingga berdampak luas. Seperti halnya terjadi dalam masalah tunggakan pembayaran kontrak kerja PT SAMI kepada PT HBH

Ketepatan waktu dan kesesuaian rencana menjadi penekanan khusus Komisi III DPRD Balikpapan atas pelaksanaan proyek rumah jabatan Wakil Wali Kota. Meski ritme pengerjaan telah berada di jalur yang tepat, dewan tetap menuntut kontraktor mampu memenuhi target penyelesaian pada 7 November 2026

DPRD Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan penambahan sumber air baku sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan layanan air bersih. Salah satu opsi yang mengemuka ialah pemanfaatan Sungai Wain sebagai sumber air baku Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB)