Parlementaria

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tancap gas menuntaskan dua agenda pada Rapat Paripurna yang berlangsung Jumat (25/6/2026)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota Balikpapan terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pengawasan lembaga maupun institusi swasta pelaksana rehabilitasi medis maupun sosial bagi para penyalahguna menjadi salah satu muatan penting dalam regulasi ini

Aspirasi buruh soal Upah Minimum Kota (UMK) kembali bergulir ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Selasa (15/9/2026). Kesenjangan antara upah dan biaya hidup melatari munculnya tuntutan evaluasi terhadap mekanisme penetapan besaran UMK Balikpapan

Kabar baik bagi warga Kota Balikpapan yang belakangan ini harus mengantre panjang demi memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen menyesuaikan alokasi kuota BBM bersubsidi Kota Balikpapan dalam waktu dekat

Kawasan Terminal Balikpapan Permai (BP) yang pernah menjadi salah satu destinasi ikonik di era 1990-an, kini menanti sentuhan revitalisasi. Namun, keinginan untuk mengembalikan kejayaan kawasan tersebut harus terbentur keterbatasan anggaran daerah

Penerapan Surat Edaran (SE) terkait pengaturan jam antrean pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Balikpapan menyisakan dilema di tengah masyarakat. Kendati efektif mengurai kemacetan pada siang hari, kebijakan tersebut tetap menuai keluhan. Terutama dari kalangan pengendara roda empat, lantaran jam antrean sekadar bergeser ke malam hari

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mendorong penguatan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan sekolah melalui integrasi kurikulum muatan lokal

Kawasan Balikpapan Permai (BP) yang legendaris di era 1990-an kini tengah bersiap menyambut babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas perekonomian dan destinasi hiburan ikonik di Kota Minyak

Upaya pengamanan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih terkendala keterbatasan anggaran. Sampai kini, terdapat empat ratusan bidang lahan Pemkot yang belum tersertifikasi

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, memilih realistis menghadapi potensi pemangkasan alokasi dana aspirasi di sisa tahun anggaran berjalan.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Riyan Indra Saputra, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan akhir-akhir ini. Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari itu, menurutnya, sudah mengganggu aktivitas masyarakat