Berita UtamaParlementaria

Atensi Komisi IV DPRD Jelang Pelaksanaan MBG di Balikpapan

×

Atensi Komisi IV DPRD Jelang Pelaksanaan MBG di Balikpapan

Sebarkan artikel ini
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas pemerintah. (ilustasi: ist)

Komisi IV DPRD Balikpapan memberikan perhatian besar terhadap rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dewan ingin program yang akan terlaksana di Balikpapan ini mencapai target, baik dari segi kualitas sajian maupun sasaran penerima manfaat. Hanya saja, situasi harga bahan pokok, khususnya di Balikpapan, perlu mendapat perhatian penting dalam proses pengadaan bahan baku sajian MBG.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyoroti kecukupan anggaran Rp10 ribu per porsi dalam program ini. Dengan nominal tersebut, pelaksana program harus benar-benar memastikan proses pengadaan bahan baku tetap dapat terpenuhi.

Jika harga bahan pangan kemudian tidak cukup untuk memenuhi syarat komposisi sajian, maka sepatutnya pemerintah melakukan evaluasi sebelum program ini terlaksana. Sufyan menekankan pertimbangan kondisi harga pangan di daerah dalam penentuan alokasi anggaran.

“Jangan sampai Rp10 ribu dianggap cukup di satu daerah, lalu diterapkan sama di semua daerah tanpa melihat perbedaan harga bahan pangan,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).

Dalam program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan, termasuk pemilihan vendor catering dan penentuan menu MBG. Sementara, pemerintah daerah berperan sebagai penerima manfaat.

Meski tidak memiliki kewenangan penuh, DPRD turut berperan untuk mengawasi pelaksanaan program ini.

Syarat komposisi gizi untuk tiap sajian MBG turut mendapat sorotan wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Timur itu.

“Kalau hanya sekadar mencukupkan, tentu bisa. Tapi jangan sampai komposisi gizinya dikorbankan,” tukasnya.

Sufyan menyayangkan belum adanya sosialisasi yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan program ini di Balikpapan.

“Kalau soal apa saja komposisi menunya, saya pikir sudah ada, tapi bagaimana penerapannya di lapangan, kita seolah masih meraba-raba,” tutur politisi PKB.

Dewan tidak ingin pelaksanaan program ini berujung sekadar formalitas. Mengingat program ini menjadi prioritas pemerintah pusat, maka penting untuk memastikan agar pelaksanaannya sesuai harapan dan merata ke seluruh daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *