narasinegeri – Penyesuaian dan rasionalisasi belanja dalam rancangan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan utama legislatif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan agar kebijakan efisiensi Pemerintah Kota tidak berhenti pada pengurangan nominal anggaran. Melainkan juga harus efektif memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut terungkap dalam pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026). Anggota Fraksi Gerindra, Danang Eko Susanto, menyampaikan dukungan terhadap sikap pemerintah kota dalam menghadapi ketidakpastian penerimaan dana transfer.
Fraksi Gerindra, kata Danang, memahami langkah kehati-hatian dan penataan ulang pos anggaran sebagai opsi realistis demi menjaga ruang fiskal daerah. Ujian rasionalisasi belanja sesungguhnya terletak pada ketepatan menentukan skala prioritas.
“Efisiensi tidak boleh berhenti pada pengurangan angka. Yang lebih penting adalah ketepatan pilihan, mana yang harus dipertahankan, ditunda, dan benar-benar memberikan dampak kepada publik,” tegas Danang saat membacakan pendapat akhir fraksinya.
Bagi Fraksi Gerindra, tolok ukur keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan pada aspek tingginya persentase serapan atau realisasi anggaran. Namun sejauh mana efektivitas alokasi anggaran mampu menyelesaikan persoalan krusial di tengah masyarakat.
Baca juga: DPRD Sahkan Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun 2026
Efektivitas penyesuaian belanja, lanjut Danang, utamanya teruji pada sektor-sektor pelayanan dasar. Di antaranya, persoalan krisis air bersih yang berdampak pada sekitar 38.239 sambungan rumah. Serta penanganan banjir melalui perbaikan sistem drainase.
Alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut, menurut Fraksi Gerindra, sebagai bentuk investasi jangka panjang yang tidak boleh kehilangan prioritas.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya pekerjaannya yang selesai, tapi berkurangnya gangguan yang dialami warga. Setiap program perlu memiliki hubungan yang jelas antara anggaran, hasil, dan target capaian,” paparnya.
Meski memberikan sorotan tajam, Fraksi Gerindra menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Persetujuan ini sekaligus menegaskan komitmen fraksi untuk terus melaksanakan fungsi pengawasan DPRD. Bagi Fraksi Partai Gerindra, menyetujui APBD berarti pula bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” demikian Danang.
