narasinegeri – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mendorong pengembangan rute layanan Balikpapan City Trans (BCT). Meski demikian, ia menekankan agar tahap awal perluasan trayek transportasi masal perlu menyesuaikan pesatnya perkembangan fasilitas publik di Kota Beriman.
Menurut Wahyullah, arah pengembangan trayek BCT harus menjangkau kawasan-kawasan dengan perkembangan pelayanan publik dan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang pesat. Jadi, tidak hanya berfokus pada koridor utama.
“Semakin banyak rute akan semakin bagus ke depannya. Prioritasnya menjangkau wilayah fasilitas publik. Contohnya, rute dari bandara menuju SMA Negeri 5,” ujar Wahyullah, Selasa (1/9/2026).
Ia juga menilai pentingnya pembukaan rute baru menuju kawasan Balikpapan Timur.
Wilayah tersebut saat ini mengalami pertumbuhan pesat dengan keberadaan berbagai sarana publik, mulai dari sekolah hingga puskesmas. Bahkan dengan adanya rencana pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah itu.
Wahyullah mengakui, bahwa usulan mengenai pengembangan rute tersebut telah sampai kepada Dinas Perhubungan selaku mitra kerja Komisi III. Hanya saja, keterbatasan armada masih menjadi kendala utama.
“Kendalanya terkait ketersediaan jumlah armada yang belum mencukupi,” ucapnya.
Namun demikian, kondisi tersebut mestinya tak lantas menjadi alasan untuk menyurutkan rencana pengembangan BCT.
Konsekuensi kebijakan strategis transportasi umum massal
Balikpapan Timur yang masuk dalam proyeksi nasional sebagai jalur konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa jadi peluang alternatif. Wahyullah menilai, pemerintah daerah justru perlu menangkap potensi tersebut untuk mempersiapkan langkah dan kebijakan.
“Apabila akses IKN dan Balikpapan sudah terhubung, pengguna jalan bisa melintasi Balikpapan Timur menuju bandara dan pelabuhan. Rute-rute ini harusnya terintegrasi dengan moda transportasi umum,” jelasnya.
Ia memahami bahwa pengembangan rute dan penambahan armada merupakan dua aspek yang saling terkait. Sementara, pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan, berkewajiban merealisasikan hal tersebut demi memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Kendati demikian, masyarakat sebagai pengguna moda kelak juga harus memahami konsekuensi dari kebijakan tersebut. Artinya, secara jangka panjang pemerintah daerah tidak bisa terus menerus mensubsidi fasilitas publik yang disediakan.
“Mengenai tarif, jika nanti pengelolaannya beralih ke pemerintah kota, mungkin tidak sepenuhnya gratis seperti saat ini dikelola kementerian. Namun, nantinya harus tetap terjangkau oleh masyarakat,” sambungnya.
