Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menanggapi rencana penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pelayanan publik
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Pemkot Lebih Tegas Sikapi ASN Terjerat Narkoba
DPRD Kota Balikpapan menyoroti serius kasus dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) daerah dalam peredaran narkotika. Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi berpotensi mencoreng citra birokrasi. Bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah
Komisi I Ingin Pelayanan Publik Selama Ramadan Tetap Optimal Meski Jam Kerja Aparatur Berkurang
Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan
Komisi I Akselerasi Pembahasan Regulasi Perluasan Kewenangan Kelurahan di Balikpapan
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menekankan pentingnya optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Perangkat tingkat wilayah ini harus mendapat kewenangan yang memadai agar tidak bergantung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
DPRD Balikpapan Kaji Penguatan Kewenangan Kelurahan dan Kecamatan Demi Optimalisasi Pelayanan Publik
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti kondisi tumpang tindih kewenangan antara kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Situasi ini, menurutnya, menghambat pelayanan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sehari-hari
Ombudsman Kaltim Tangani 253 Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik, Mayoritas Tidak Melayani Sesuai Standar
Pelayanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) tampaknya belum luput dari beragam persoalan. Dalam kurun Januari-Juni 2025, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim menangani 253 pengaduan
Serap Rp43 Miliar, Komisi II Serius Awasi Dua Proyek Kantor Mitra Kerjanya
Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen dalam mengawal kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan publik, terutama mitra strategisnya
128 Tahun Balikpapan, Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Peringatan hari jadi ke-128 Kota Balikpapan harus menjadi momentum refleksi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik
Banyak Dikeluhkan, Dewan Desak Pembenahan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
DPRD Kota Balikpapan menyoroti kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang masih jauh dari optimal. Hal ini tergambar melalui banyaknya keluhan warga
Camat Harus Aktif Awasi Pembangunan dan Tingkatkan Layanan Publik
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya peran camat dalam mengawasi proyek pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya
Opini Kualitas Pelayanan Publik di Kaltim dalam kurun 2024 Meningkat, Hanya Saja
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur mencatat adanya peningkatan opini kualitas layanan publik oleh Pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim