Komisi II DPRD Balikpapan mendorong peningkatan kepatuhan dan transparansi pajak daerah sebagai upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan tersebut menekankan pentingnya aspek ketaatan wajib pajak terhadap aturan serta penguatan fungsi pengawasan dewan terhadap sektor-sektor penyumbang pajak
pajak daerah
Langkah BPPDRD Balikpapan Menyikapi Penyesuaian Tarif PBB: Buka Layanan Aduan, Beri Diskon Hingga Gratiskan Pajak
Pemerintah Kota Balikpapan mengambil langkah-langkah penting untuk menyikapi kisruh tarif baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) membuka layanan aduan
Alwi Sayangkan Kontribusi Pajak Sektor Hiburan Belum Maksimal, Padahal Potensinya Besar
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mendorong inisiatif pemerintah untuk lebih serius menggali potensi pajak dari sektor hiburan
Revisi Perda Pajak dan Retribusi: Siasat Pemkot Balikpapan Menyikapi Skema Opsen Provinsi
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat fondasi fiskal daerah
Fraksi Golkar Tekankan Kebijakan Pajak Harus Relevan dengan Perkembangan Daerah
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan terhadap revisi Perda Pajak sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bepemperda DPRD Balikpapan Evaluasi Penerapan Perda Pajak dan Retribusi
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Jumat (7/2/2025) fokus membahas optimalisasi pendapatan daerah
BPPDRD Balikpapan: Lunasi PBB Selambatnya 31 Oktober 2024, Denda Otomatis Terhapus
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memperpanjang tenggat program relaksasi denda