Fraksi Gabungan PPP dan PKS DPRD Kota Balikpapan menekankan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2024.
Juru Bicara Fraksi, Iwan Wahyudi, menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp615,31 miliar. Atau sekitar 15 persen dari total APBD Kota Balikpapan tahun 2024. Catatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
“Silpa besar bisa terjadi akibat perencanaan yang kurang tepat, keterlambatan proyek, atau pengelolaan keuangan yang tidak efisien,” jelas Iwan saat membacakan tanggapan fraksinya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota pada rapat paripurna DPRD, Senin (21/4/2025).
Selain itu, Fraksi PKS-PPP mencatat penyerapan anggaran di sektor pendidikan yang hanya mencapai 87,20 persen atau Silpa sebesar Rp133 miliar. Data ini menunjukkan perlunya peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan program pendidikan. Selain mendorong optimalisasi perencanaan, pelelangan, pengadaan, hingga pengawasan agar setiap kegiatan mencapai target tahunan.
Meski demikian, Fraksi PKS-PPP turut mengapresiasi sejumlah capaian penghargaan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Balikpapan. Sepanjang 2024, Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih 45 penghargaan tingkat provinsi, 26 nasional, dan satu internasional.
Fraksi PKS-PPP turut mencatat IPM Kota Balikpapan yang mencapai 82,62 poin atau naik 0,59 poin. Angka ini menempatkan Balikpapan di posisi kedua IPM tertinggi di Kalimantan Timur dan melampaui rata-rata nasional.
“IPM mengukur kualitas hidup dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” sambung Iwan.
Kemudian Fraksi mengapresiasi keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk penguatan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan. Namun, pembahasan LKPJ harusnya berlaku melalui mekanisme panitia khusus (Pansus).
“Kami menilai pembahasan intensif melalui Pansus akan menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif dan berkualitas,” ungkap Iwan Wahyudi.
Fraksi PKS-PPP berharap evaluasi ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pembangunan Balikpapan yang lebih baik di masa mendatang.
