Berita UtamaParlementaria

Penyusunan APBD Perubahan 2025 Lebih Cepat Dari Biasanya, Begini Penjelasan Alwi

×

Penyusunan APBD Perubahan 2025 Lebih Cepat Dari Biasanya, Begini Penjelasan Alwi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. (foto: narasinegeri)

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memastikan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 akan bergulir lebih awal dari biasanya.

“Pembahasan APBD Perubahan 2025 kita percepat. Insya Allah mulai bulan depan,” ungkap Alwi, Jumat (16/5/2025).

Biasanya, DPRD mulai membahas APBD Perubahan pada bulan Agustus atau September. Namun tahun ini, pemerintah pusat mendorong daerah memulai lebih dini.

Alwi menerangkan bahwa percepatan ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Presiden. Surat tersebut berisi arahan kepada seluruh pemerintah daerah agar mempercepat proses penyusunan dan pembahasan anggaran perubahan.

“Karena ada surat edaran Presiden, maka mau tidak mau kita harus laksanakan lebih cepat,” jelasnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, DPRD kini mulai menjajaki serangkaian rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terutama oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk mempersiapkan poin-poin penting pembahasan.

Ketua dewan menilai percepatan ini membawa dampak positif, karena memberi waktu lebih panjang dalam pelaksanaan program. Namun, Alwi mengingatkan bahwa kesiapan anggaran tetap menjadi tantangan utama.

Menurutnya, Pemerintah Kota masih perlu memastikan pendapatan daerah akan mencukupi untuk mendanai seluruh program yang diusulkan.

Makanya, dewan akan lebih intens berkoordinasi dengan BPPRD Balikpapan untuk memastikan potensi ketersediaan pos pendapatan daerah. Langkah ini untuk memastikan bahwa ketersediaan kas pemerintah dapat mencukupi kebutuhan anggaran perubahan.

“Kita masih harus berkoordinasi dengan BPPRD Balikpapan,” katanya.

Alwi menegaskan bahwa beragam program harus diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Jika tidak, maka program berpotensi tidak berjalan secara optimal.

“Kalau program banyak tapi tidak didukung anggaran, ya tetap tidak bisa jalan,” tuturnya.

Ia berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang berarti. DPRD menargetkan seluruh tahapan selesai tepat waktu agar pelaksanaan bisa dimulai pada Juli 2025.

“Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa tetap berjalan seperti biasa,” tutup Alwi.

Tinggalkan Balasan

Berita

Komisi II DPRD Balikpapan memastikan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) masih aman untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Komisi yang membidangi ekonomi di legislatif itu telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Terutama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balikpapan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Senin (30/3/2026)

Berita

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, membenarkan adanya tunggakan pajak sekitar Rp3 miliar oleh Rumah Makan (RM) Padang Upik.

Adi memastikan permasalahan tersebut sudah mendapat penanganan dinas terkait. Jumlah tersebut, merupakan sisa tunggakan wajib pajak. Namun, ia tak merinci jumlah persis pokok tunggakan maupun sanksi denda keterlambatan pembayaran

Berita

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lemahnya pengamanan aset daerah. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih serius melakukan langkah-langkah penyelamatan aset. Sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa dan pemanfaatan aset dapat lebih optimal