Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menekankan pentingnya penyediaan bozem atau kolam retensi dalam proses pembangunan perumahan. Bukan hanya kali ini, pernyataan tersebut juga kerap ia sampaikan dalam beberapa forum. Termasuk, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
“Saat rapat dengan Disperkim, kami tegaskan kepada pengembang agar membangun bozem terlebih dahulu,” ujar Yusri kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Pembangunan bozem menjadi syarat krusial demi menjaga keseimbangan lingkungan. Tanpa sarana ini, kawasan permukiman rentan terhadap banjir dan kerusakan ekosistem. Maka dari itu, pengembang perumahan wajib menaati ketentuan tentang penyediaan bozem.
Yusri mencontohkan pada kasus di Perumahan Pesona Katulistiwa, kawasan Guntur, yang belum merampungkan pembangunan bozem. Padahal, aktivitas pembangunan rumah sudah berjalan di lokasi tersebut.
Menyikapi persoalan ini, Komisi III melakukan inspeksi langsung ke lapangan dan menemukan pelanggaran. Sebagai langkah tegas, dewan merekomendasikan kepada pengembang untuk menyelesaikan pembangunan bozemnya paling lambat akhir Desember 2025.
“Jika tidak selesai sesuai tenggat, kami akan minta pembangunan dihentikan,” sambung Yusri.
Untuk memastikan komitmen, para pengembang telah menandatangani surat pernyataan di hadapan camat, lurah, serta pejabat Disperkim. Surat itu menjadi bukti kesanggupan menyelesaikan bozem sebelum melanjutkan proyek pembangunan perumahan.
Langkah ini, menurut Yusri, bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga dorongan agar pengembang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Kawasan permukiman harus layak huni dan ramah lingkungan. Itu prinsip utama,” pesannya.
Selain itu, Komisi III akan berkomitmen untuk terus mengawasi proses pembangunan di semua wilayah. Tujuannya agar seluruh pengembang mematuhi aturan dan menjaga kepentingan publik.
DPRD pun berharap langkah tegas ini menjadi acuan untuk seluruh proyek perumahan baru. Pengembang harusnya tidak mengabaikan regulasi lingkungan demi mengejar keuntungan jangka pendek.
“Dengan tata kelola yang baik, pembangunan perumahan di Balikpapan akan lebih berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat sekitar,” demikian Yusri.
