Komisi II DPRD Kota Balikpapan terus menyoroti dugaan tercemarnya bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan maraknya kerusakan kendaraan. Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan pihaknya meminta langkah konkret Pertamina Patra Niaga untuk mengusut tuntas masalah tersebut.
“Kasus ini berawal dari laporan kerusakan mesin yang diduga akibat BBM. Kami ingin tahu langkah apa saja yang telah dilakukan Pertamina,” ujar Fauzi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga, Rabu (9/4/2025).
Ia melanjutkan, dalam RDP Pertamina mengaku menerima informasi mengenai kejanggalan warna BBM dari bengkel resmi Auto 2000. BBM yang mengalami perubahan warna tersebut bersumber dari tangki kendaraan bermasalah.
Merespons temuan itu, Pertamina langsung menuju bengkel resmi untuk mengambil sampel BBM serta menelusuri SPBU tempat pengisian.
“Memang ada ditemukan BBM yang keruh dan sebagainya. Sumber pengisian BBM-nya juga sudah ditelusuri. Salah satu SPBU juga dicek, dan menurut Pertamina, hasilnya masih sesuai standar,” terangnya.
Namun demikian, Fauzi menegaskan bahwa upaya penelusuran ini belum cukup. Komisi II lanjut mempertanyakan kemungkinan lainnya. Semisal, kebocoran tangki timbun atau mobil tangki pengangkut BBM. Sayangnya, tim teknis Pertamina tidak hadir dalam RDP tersebut, sehingga sejumlah pertanyaan belum sepenuhnya terjawab.
“Maka dari itu, kami minta audit dari investigasi Pertamina. Jangan sampai masyarakat merasa terus dirugikan,” desaknya.
Tangki Timbun SPBU Uzur Turut Jadi Sorotan Dewan
Selain itu, Komisi II juga menyoroti kondisi fisik SPBU di Balikpapan. Menurut informasi yang berkembang, usia operasional sejumlah SPBU ada yang lebih dari 40 tahun. Fauzi pun meminta data terkait masa berlaku dan kelayakan tangki timbun di SPBU dengan kategori uzur ini.
“Usia operasional SPBU bisa saja menjadi pemicu pencemaran BBM. Maka dari itu, data itu sangat penting,” ucapnya khawatir.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan melibatkan pihak ketiga untuk investigasi menyeluruh. Mereka juga berencana menggunakan laboratorium independen agar hasil uji BBM lebih objektif.
“Selama ini pengujian hanya dari laboratorium milik Pertamina. Kami ingin pembanding agar hasilnya akurat dan dapat dipercaya,” lugasnya.
Tidak hanya itu, DPRD juga meminta data kerusakan kendaraan dari bengkel resmi. Komisi II menegaskan akan kembali turun ke lapangan untuk mengkawal polemik ini.
“Kami beri waktu bagi bengkel resmi untuk menyiapkan data. Kami ingin investigasi lapangan dilakukan menyeluruh dan transparan,” tutupnya.
