Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Senin (21/4/2025).
Dalam pemaparannya, Najib menyebut penyelenggaraan pemerintahan selama 2024 secara umum berjalan cukup baik. Namun, masih ada kegiatan yang realisasinya belum mencapai target sehingga memerlukan perhatian serius pemerintah kota.
Dalam evaluasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan tiga catatan penting, yakni terkait pendapatan asli daerah (PAD), pendidikan, dan kesehatan.
Pada sektor PAD, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian pendapatan daerah pada 2024 belum maksimal. Karena itu, pemerintah harus melakukan perluasan basis pajak, optimalisasi penggalian potensi pajak, serta penciptaan sumber pendapatan baru.
“Pemerintah juga perlu meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak. Di samping pengawasan ketat dan pemberlakuan sanksi tegas untuk memperkuat fiskal daerah,” sebut Najib saat membacakan rekomendasi fraksinya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pajak daerah merupakan jantung pembangunan Balikpapan. Penguatan fiskal menjadi langkah krusial untuk mendukung perkembangan kota sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketidakseimbangan pertumbuhan siswa dan ketersediaan sarana pendidikan. Untuk itu, pemerintah perlu membangun sekolah baru serta merenovasi sekolah yang ada berdasarkan kondisi wilayah dan jumlah penduduk.
“Langkah ini bertujuan memastikan semua anak usia sekolah di Balikpapan mendapatkan hak pendidikan,” tambah Najib.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap layanan kesehatan. Meski demikian, Fraksi tetap memberikan catatan untuk penguatan layanan di RSUD Beriman Balikpapan.
Maka dari itu, pemerintah kota harus mengambil langkah inovatif dan kebijakan tegas guna memaksimalkan pelayanan kesehatan.
“Peningkatan kualitas layanan di RSUD Beriman dinilai krusial untuk memastikan pemerataan akses kesehatan masyarakat,” sambungnya.
Mengakhiri evaluasinya, Fraksi PDI Perjuangan berharap catatan ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta akuntabilitas pemerintahan.
