narasinegeri – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai budaya reaktif dalam penanganan bencana yang lekat dengan istilah “tiba masa tiba akal” sudah saatnya ditinggalkan.
Hal tersebut ia tegaskan saat membuka sosialisasi kebencanaan bertema “Mitigasi Bencana Gerakan Tanah untuk Balikpapan yang Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan” di Balikpapan, Senin (12/10/2026).
Dalam sambutannya, Syafruddin menyoroti mentalitas lama penanganan bencana yang acap kali mengadaptasi pola reaktif pasca-bencana. Padahal, yang terpenting justru langkah mitigasi ketimbang sekadar penanggulangan.
“Jangan sampai, istilahnya itu ‘tiba masa tiba akal’. Maka itulah kita lakukan sosialisasi sebagai mitigasi dini,” ujar Syafruddin di hadapan peserta sosialisasi.
Menurutnya, regulasi formal yang tertuang dalam berbagai produk hukum, misalnya Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Lingkungan Hidup, maupun Undang-Undang Kebencanaan, belum cukup menjadi peta jalan mitigasi. Karena itu, transformasi cara pandang dan kepekaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya memitigasi bencana.
Pergeseran perspektif ini, menurut Syafrudin, sangat krusial. Karena akar dari mitigasi yang tangguh tetap bermula dari kesadaran individu dan kesiapan masyarakat dalam merawat lingkungan.
Balikpapan rentan bencana pergerakan tanah
Apalagi mencermati karakteristik geografis Kota Balikpapan yang berdasarkan data 80 hingga 85 persen mencakup wilayah perbukitan. Kondisi topografi ini menjadikan Kota Balikpapan memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana tanah longsor maupun pergerakan tanah.
“Maka melalui sosialisasi ini, kita ingin mengubah cara pandang itu dengan melakukan edukasi. Mendorong kesadaran dan kepekaan dari diri kita sendiri. Sehingga langkah mitigasi atas ancaman bencana tanah longsor ini benar-benar terbentuk secara sistematis,” urainya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Badan Geologi Kementerian ESDM bersama Komisi XII DPR RI dan pemerintah daerah, kegiatan ini diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan preventif. Bukan sekadar penanggulangan darurat pascabencana.
Politisi PKB itu berharap sosialisasi ini mampu menerjemahkan regulasi dan langkah teknis mitigasi menyentuh ke akar rumput.
“inilah bagian dari kerja-kerja saya sebagai wakil Bapak Ibu di DPR RI. Supaya ada langkah-langkah mitigasi, ada upaya konkret dari saya untuk menjaga agar bencana itu tidak terjadi di Balikpapan atau Kalimantan Timur,” pesannya.
