narasinegeri – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 berjalan transparan, efisien, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang berlangsung Senin (28/9/2026), Fraksi PKB menyetujui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2026.
Ketua Fraksi PKB, Halili Adinegara, memastikan bahwa persetujuan fraksinya bukan sekadar formalitas. Lebih dari itu, persetujuan penetapan tersebut merupakan awal dari komitmen pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah di sisa tahun berjalan.
“Fraksi PKB akan tetap menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah daerah sekaligus penguat kebijakan, guna memastikan setiap pelaksanaan peraturan daerah—khususnya penggunaan anggaran daerah—dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” lugas Halili di hadapan para hadirin Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKB menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan efisiensi anggaran secara cermat, selektif, proporsional, dan bertanggung jawab. Mengingat kondisi penerimaan daerah yang sampai dengan periode ini kurang stabil.
Oleh karena itu, percepatan kesepakatan APBD-P 2026 menjadi krusial agar kegiatan yang menyentuh kepentingan publik tidak terhambat sisa waktu pelaksanaan anggaran.
Sebelumnya, Fraksi PKB memberikan sederet catatan dan masukan strategis terkait rancangan APBD Perubahan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Di antaranya, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan konsistensi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan publik, jaminan sosial, pendidikan, penguatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada kesempatan ini, Fraksi PKB memahami apabila pemerintah kota telah menentukan berbagai sasaran saat perancangan APBD Perubahan 2026.
“Fraksi PKB menyimpulkan bahwa Rancangan Perubahan APBD telah menyesuaikan dengan kebutuhan dan sasaran program prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2026,” terang Halili.
Mengakhiri pendapat akhirnya, Fraksi PKB berharap APBD Perubahan 2026 berjalan optimal demi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan warga Balikpapan.
