narasinegeri – Kabar baik bagi warga Kota Balikpapan yang belakangan ini harus mengantre panjang demi memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berkomitmen menyesuaikan alokasi kuota BBM bersubsidi Kota Balikpapan dalam waktu dekat.
Lobi Pemerintah Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ke Jakarta, belum lama ini membuahkan hasil konkret. Khususnya untuk alokasi kuota jenis Pertalite.
Untuk menambal lonjakan kebutuhan hingga akhir tahun ini, BPH Migas siap menambah alokasi Pertalite sebanyak 1.500 Kiloliter (KL). Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa BPH Migas sekaligus bersedia mengevaluasi usulan kuota BBM subsidi tahun mendatang.
“Tahun depan, insyaallah BPH Migas akan menyesuaikan usulan kita. Kalau misalnya Pemerintah mengusulkan 177 ribu KL, mereka bisa merealisasikan mendekati angka itu,” terang Fauzi di ruang kerja Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Meski pasokan Pertalite sudah pasti bertambah, Komisi II DPRD memberikan catatan khusus pada pengelolaan kuota BBM jenis Solar. Berdasarkan data, dari total 88.000 KL Solar usulan Pemkot, BPH Migas sebenarnya telah menyetujui sekitar 83.000 KL.
Fauzi menilai, secara logika sisa lebih pasokan sebesar 5.000 KL tersebut tidak bakal memicu antrean yang mengular saban hari.
“Pertanyaannya, kenapa kok masih mengantre parah? Ini membuktikan bahwa menambah kuota saja tidak cukup jika tidak diimbangi pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Dewan mengindikasi adanya celah praktik kecurangan oleh oknum pelangsir. Salah satu modusnya yakni, melakukan pengisian secara menggunakan satu armada kendaraan yang sama namun hanya berganti plat nomor.
Mencermati kondisi tersebut, DPRD mendesak BPH Migas sebagai regulator turut langsung melakukan pengawasan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Jadi kalau Solar lebih ke pengawasannya, kalau Pertalite wajib ditambah, ya. Kemudian kalau tahun depan, kami akan kawal agar penyaluran BBM subsidi sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Balikpapan,” demikian Fauzi.
