Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan bekerja secara marathon dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Setelah mendalami capaian kinerja di tiap perangkat daerah, giliran Pansus melakukan kunjungan lapangan pada hari Senin (11/5/2026). Kegiatan ini sebagai langkah verifikasi kesesuaian laporan kinerja dengan kondisi riil di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menjelaskan kegiatan ini berkaitan dengan proses penyusunan rekomendasi atas LKPJ Wali Kota.
“Hasil kunjungan lapangan ini tentunya juga untuk memastikan seberapa efektif penyerapan APBD dan mengetahui sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya usai kunjungan lapangan.
Dalam peninjauan, perhatian pansus tertuju pada pembangunan kawasan olahraga terpadu di belakang Gedung Kesenian Balikpapan yang hingga kini belum rampung. Terlebih proyek tersebut telah dua kali menerima alokasi anggaran.
Berdasarkan data pansus, proyek ini memperoleh anggaran sekitar Rp8,5 miliar pada 2024. Selanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan lebih dari Rp10 miliar pada tahun berikutnya. Bahkan, pemerintah kota berencana mengucurkan tambahan anggaran sekitar Rp20 miliar tahun depan.
Budiono menegaskan kondisi ini perlu mendapat evaluasi pemerintah daerah.
“Pembangunan belum menunjukan hasil optimal, tapi anggaran terus mengalir. Makanya, ini harus kita evaluasi,” sambungnya.
Awalnya, pemerintah kota memproyeksikan kawasan olahraga terpadu tersebut sebagai lokasi kegiatan seremonial. Namun, saat ini Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) DOME sudah bisa mengakomodasi kegiatan tersebut pasca rampungnya revitalisasi area parkir.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah mempertimbangkan kembali urgensi pengembangan kawasan tersebut.
Pembangunan fasilitas pendidikan mestinya mempertimbangkan aksesibilitas
Pansus juga menyoroti pembangunan SD Negeri 022 Balikpapan Timur. Secara fisik, pembangunan sekolah terbilang cukup baik. Hanya saja, Budiono menganggap aksesibilitas menuju lokasi sekolah tidak terlalu memadai.
Jaraknya terbilang jauh dari permukiman dan belum terjangkau transportasi umum. Kondisi itu membuat orangtua harus mengeluarkan usaha ekstra saat mengantarkan anaknya ke sekolah.
“Mestinya pembangunan fasilitas pendidikan mempertimbangkan faktor aksesibilitasnya. Supaya masyarakat lebih mudah menjangkau,” lanjutnya.
Dalam agenda tersebut, pansus juga meninjau Puskesmas Sepinggan Baru, drainase di kawasan MT Haryono, serta drainase di Gunung Samarinda.
Melalui kesempatan itu, DPRD ingin memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil peninjauan juga akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi pansus terhadap Wali Kota Balikpapan.
