Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti dampak kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran program tersebut ternyata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Tadinya, dewan memperkirakan pembiayaan program ini akan bersumber dari alokasi anggaran pemerintah pusat.
“Dengan adanya program ini yang dibebankan ke APBD Kota Balikpapan, tentu akan berdampak pada keseluruhan alokasi anggaran. Kita harus melakukan efisiensi karena ada anggaran yang harus digeser untuk MBG,” jelas Alwi, Sabtu (8/2/2025).
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan nutrisi bagi anak-anak dengan memberikan makanan bergizi secara gratis. Meski memiliki tujuan baik, pembiayaan program ini menimbulkan konsekuensi besar terhadap anggaran daerah.
Menurut Alwi, kebijakan ini membuat DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan harus menyusun ulang prioritas anggaran agar program lain tidak terabaikan.
“Saya harus berdiskusi dengan Wali Kota untuk menentukan langkah strategis. Banyak program yang sudah dirancang hingga 2026, dan beberapa mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus agar anggaran mencukupi,” tambahnya.
Hampir bersamaan, Pemerintah Daerah turut menghadapi tantangan kebijakan efisiensi belanja daerah yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini pun membuka peluang penyesuaian terhadap program pembangunan yang sedang berjalan dan akan disusun.
“Kita harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Program prioritas pun bisa terdampak. Ini bukan berarti kita tidak mendukung MBG, program ini baik. Namun kita harus mencari solusi agar tetap bisa menjalankan program lain yang juga penting bagi masyarakat,” urai Alwi.
DPRD bersama Pemerintah Kota akan segera membahas untuk menentukan langkah-langkah yang efektif. Alwi berharap ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran agar tidak terlalu mengorbankan sektor lainnya.
“Kita perlu strategi matang agar anggaran tetap bisa digunakan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
