Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti dugaan praktik permainan harga dalam distribusi gas 3 kg di tingkat pengecer.
Ia menegaskan pentingnya penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan tersebut sebelum mengambil tindakan. Meskipun indikasi atas praktik ini santer beredar ke tengah masyarakat.
“Kita tidak bisa asal bicara. Harus ada penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah benar ada permainan harga di tingkat pengecer,” ujar Fauzi, Jumat (7/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kendala utama dalam pendistribusian adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli gas bersubsidi sesuai aturan.
Pemerintah sebenarnya telah menerapkan sistem pembelian menggunakan KTP agar subsidi tepat sasaran. Namun, tak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan celah dengan membeli dalam jumlah besar menggunakan KTP berbeda.
“Seharusnya satu orang hanya boleh membeli maksimal dua tabung gas. Tapi ada yang menggunakan 10 KTP berbeda untuk mendapatkan banyak tabung, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi,” urainya.
Praktik ini menurutnya sangat merugikan masyarakat. Terutama bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkan gas bersubsidi.
Akibat permainan harga, warga berpenghasilan rendah kesulitan membeli gas dengan harga yang seharusnya lebih terjangkau.
Untuk itu, DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi gas 3 kg agar meminimalisir potensi praktik curang yang merugikan masyarakat. Pihaknya, lanjut Fauzi, akan memantau mekanisme pendistribusian dari pangkalan dan pengecer. Jika menemukan pelanggaran, DPRD tidak ragu merekomendasikan pemberian sanksi tegas.
“Kami akan terus melakukan pengawasan agar distribusi gas elpiji berjalan sesuai aturan. Jika ada yang terbukti melakukan kecurangan, sanksi tegas akan diberikan,” tegas Fauzi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi penimbunan atau permainan harga gas di wilayahnya. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan warga, distribusi gas 3 kg akan berlaku lebih adil dan merata.
